Dibujuk Tanah 500 Meter, 4.000 Warga Pilih Demo BP Batam Tolak Relokasi

KONTEKS.CO.ID – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengakui bahwa rencana pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth masih jadi gejolak.

Bahkan sebanyak 4.000 masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Melayu akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam di kawasan Jalan Jenderal Ibnu Sutowo, Kota Batam, pada Rabu, 23 Agustus 2023.

Ribuan penduduk Galang, Batam yang biasanya antusias menghadiri acara sosialisasi, kini merasa kehilangan semangat saat pertemuan di kantor kecamatan Galang pada Selasa, 22 Agustus 2023.

Janji manis akan perluasan tanah dari 200 meter menjadi 500 meter diabaikan oleh ribuan warga kelurahan Sembulang dan Rempang Cate.

Dibawah naungan Aliansi Pemuda Melayu, warga dari kelurahan Sembulang dan Rempang Cate tetap akan melakukan protes di kantor BP Batam untuk menolak rencana relokasi.

Namun Muhammad Rudi memastikan bahwa proyek strategis nasional itu mesti terealiasi dalam waktu dekat. Padahal masih banyak penolakan dari warga terkait dengan relokasi.

Disampaikan Muhammad Rudi dalam keterangan resmi, sosialisasi telah dilakukan pada Selasa, 22 Agustus 2023. Sosialisasi dilakukan kepada perwakilan masyarakat Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate, Batam, yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Galang.

Menurut Rudi, sesuai arahan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, proyek ini meski harus berjalan dalam waktu dekat.

“Hari ini, saya datang dan bertemu dengan perwakilan masyarakat. Alhamdulillah, kegiatan sosialisasi kali ini berjalan lancar. Terkait rencana pengembangan Rempang, saya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tetap memperhatikan hak-hak masyarakat,” ujar Rudi di hadapan masyarakat.

Masih sesuai dengan arahan Menteri Bahlil Lahadalia, Rudi menyebutkan kalau pemerintah telah menyiapkan kaveling seluas 500 meter persegi untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) yang bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. 

Di kaveling tersebut, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45. Luas kaveling tersebut bertambah dari luasan sebelumnya yang hanya 200 meter per segi.

Masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.

Pemerintah juga memberikan bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depan.

“Jika pengembangan ini berjalan, pemerintah akan menyiapkan fasilitas untuk masyarakat. Termasuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta pendidikan di lahan relokasi tersebut,” kata Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam.

Tidak hanya itu saja, Rudi menegaskan bahwa pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.

BP Batam optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.

“Kami berharap, anak-anak di sini terlibat dalam pembangunan. Sehingga, kesejahteraan itu merata. Tim saya sudah terus berkoordinasi ke kementerian terkait. Rempang akan dibangun sesuai instruksi Presiden, maka semua faslitas juga harus kami siapkan,” katanya.

Rudi meminta agar seluruh masyarakat tidak terprovokasi dengan isu miring terkait rencana pengembangan Pulau Rempang. Ia ingin, situasi kondusif Kota Batam terus terjaga sehingga iklim investasi saat ini pun bisa maksimal.

“Saya titip pembangunan ini. Saya akan berbuat maksimal sesuai kemampuan yang saya punya. Saya adalah bagian dari masyarakat dan membuka peluang kepada seluruh masyarakat untuk bisa berdialog. Mari duduk bersama, tetap jaga situasi kondusif,” katanya. 

4.000 Warga Demo Kepung PB Batam

Aliansi Pemuda Melayu berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk menolak relokasi 16 titik pemukiman warga di kampung Tue yang berada di Pulau Rempang, yang akan digunakan sebagai kawasan investasi terpadu.

Aksi ini akan digelar pada Rabu, 23 Agustus 2023. Setidaknya ada 4.000 warga yang akan turun ke jalan untuk mengikuti aksi ini.

Aksi ini digelar dengan tema Aksi Tanpa Relokasi dan akan berkumpul di Lapangan Temenggung Abdul Jalam pada pukul 09.00 WIB. Warga kemudian akan melakukan long marc menuju kantor  BP Batam.

Koordinator aksi, Mulyadi membenarkan rencana demo besar-besaran yang akan dilakukan warga di BP Batam. Tidak hanya melibatkan masyarakat kampung tua, tapi juga warga Melayu yang tinggal di berbagai wilayah di Kota Batam.

“Kami akan kumpul di Lapangan Temenggung, lalu bergerak ke BP Batam. Kami ini mendukung pengembangan mega proyek Rempang Eco-City, tapi tidak dengan relokasi,” kata Mulayadi kepada wartawan pada Selasa, 22 Agustus 2023.  

BP Batam Paksakan Relokasi

Konflik dengan masyarakat ini berawal ketika BP Batam akan melakukan merelokasi terhadap penduduk Rempang, yang jumlahnya mencapai 7.500 jiwa. Rencana relokasi ini untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang.

Diketahui bahwa di Pulau Rempang akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata. Proyek yang digarap PT Makmur Elok Graha (MEG) itu ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp381 triliun pada 2080.

Warga yang menolak relokasi adalah masyarakat di 16 titik kampung tua atau permukiman orang Melayu. Lokasi tersebut telah ditinggali warga asli di pulau itu sejak 1834.***