Konflik Pulau Rempang, Kajari Batam Ngaku Siap Jembatani Komunikasi dengan Warga

KONTEKS.CO.ID – Kejaksaan Negeri Batam siap menjembatani komunikasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat terkait permasalahan di Pulau Rempang.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyorini. Dia mengaku sangat prihatin atas kondisi yang terjadi di Pulau Rempang, Batam.

“Kejaksaan Negeri Batam khususnya Bidang Datun menyediakan diri sebagai penyambung komunikasi antara para pemangku kebijakan dengan masyarakat dan sebaliknya,” kata Herlina kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 15 September 2023.

Herlina meyakini, inti dari permasalahan di Pulau Rempang adalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Hal itu sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo.

Herlina juga mengajak semua pihak menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana dengan memberikan komentar-komentar yang dapat memicu kemarahan masyarakat.

“Mari kita jaga kota Batam yang tercinta ini agar tetap tenang dan nyaman,” ajaknya.

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai solusi penyelesaian masalah Pulau Rempang tak sekadar komunikasi.

“Tetapi persoalan-persoalan lain, hukum, ketidakadilan dan ekonomi. Meski masalah Rempang mungkin complicated, tetapi saya yakin penyelesaiannya dapat dengan komunikasi,” ujar Emrus.

Menurut Emrus, Proyek Stategis Nasional di Rempang justru tidak dimulai dengan komunikasi yang strategis, efektif, persuasif dan partisipatif.

“Jadi saya melihat di awal tidak dilakukan ini, sehingga menimbulkan persoalan,” ujarnya.

Emrus menyebut, jika komunikasi sudah terjadi di awal barulah kemudian memulai proyek pembangunan.

Untuk itu, perlu komunikasi maksimal agar semua masyarakat dapat memahami dengan baik terkait permasalahan pergantian untung rugi kepada warga.

Dengan demikian, tambah Emrus, masyarakat merupakam subjek dari pembangunan.

“Untuk itu pemerintah, perusahaan, penegak hukum perlu duduk bersama membahas persoalan ekonomi, keadilan, aspek hukum dan komunikasi. Bagaimana kewilayahannya, budaya setempat, dan lain-lain sehingga terjadilah dialog dan menghasilkan kesepakatan,” ujarnya.

Jokowi Sebut Soal Komunikasi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan permasalahan di Pulau Rempang terjadi lantaran komunikasi yang kurang baik.

Jokowi mengaku akan mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Pulau Rempang, untuk memberi penjelasan kepada warga yang protes PSN tersebut.

Menurut penilaian Jokowi, konflik di Rempang terjadi akibat komunikasi yang kurang baik. Jokowi pun ingin warga mendapatkan solusi.

“Ya, itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi,” kata Jokowi, Selasa 12 September 2023.

Jokowi menyebut, sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai relokasi warga. Namun, hal itu tidak tersampaikan dengan baik.

“Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah,” ujar Jokowi.***