KONTEKS.CO.ID – Ribuan mahasiswa di Yogyakarta yang berasal dari berbagai universitas menggelar mimbar bebas di depan gedung Rektorat Institut Seni Indonesia (ISI) Yogya pada Kamis, 23 Novembre 2023. Mereka menyerukan mengenai bahayanya oligarki bagi masa depan demokrasi.
Mimbar bebas dengan tajuk Demokrasi: Bahaya Oligarki untuk Masa Depan Demokrasi. Menurut Koordinator Aliansi Jaga Demokrasi Muhamad Suhud pelaksanaan mimbar demokrasi ini untuk menangkap keresahan mahasiswa dan masyarakat terhadap kemunduran demokrasi yang terjadi saat ini.
Tercatat ada ada sekitar 35 kampus di Jogja dan juga masyarakat umum yang mengikuti aksi ini. Basis massa dari kelompok ini diperkirakan mencapai 3.000 orang.
“Kita buat teaterikal dari mahasiswa ISI Jogja, orasi dari masyarakat dan mahasiswa lalu ditutup hiburan pentas musik. Teaterikal dinasti politik dan demokrasi yang dikebiri,” kata Muhammad Suhud.
Mahasiswa yakin ada kelompok oligarki yang mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Suara-suara yang keluar hari ini adalah bentuk keresahan rakyat.
“Khususnya mahasiswa yang ada di Yogyakarta pada saat ini. Khususnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sangat mengecewakan terhadap masyarakat secara umum,” katanya.
Rakyat kata Muhammad Suhudi juga melihat adanya intervensi kekuasaan terhadap hukum dan menunjukkan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Karena itu, mahasiswa dan rakyat akan terus melakukan kontrol mengenai cara-cara jahat untuk mengakali hukum.
Humas Aliansi Jaga Demokrasi Nur Rohman menyampaikan, tidak hanya permasalahan intervensi kekuasaan terhadap kekuasaan kehakiman saja yang membuat masyarkat merasa resah, tetapi juga terkait keresahan prinsip demokrasi yang semakin mengikis.
“Itu terbukti dari data indeks demokrasi kita yang semakin menurun dengan adanya penegakkan hukum yang lemah,” kata Nur Rohman.
Nur Rohman memastikan bahwa mimbar bebas ini murni inisiatif mahasiswa untuk tetap menjaga demokrasi dan menjadi garda terdepan perjuangan demokrasi.
“Partai politik, simbol relawan dan lain-lain. Itu semua sudah diintervensi. Sehingga, harapan kami sebagai mahasiswa dan kampus sebagai tempat pendidikan harus menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi,” jelasnya.
Mahasiswa dan rakyat juga ikut mempertanyakan penuntasan kasus pelanggaran HAM pada masa pemerintahan Jokowi. Bahkan setelah hampir 10 tahun, tidak ada penuntasan terhadap hal ini.
“Kemudian soal penuntasan kasus pelanggaran HAM selama 10 tahun janji Jokowi hingga hari ini tidak tercapai. Apalagi, hari ini etika para elite yang luar biasa bejat moralnya, tidak memikirkan soal legalitas hukum tetapi etika moral diabaikan,” tegasnya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
