KONTEKS.CO.ID – Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mendatangi lokasi terdampak berkekuatan magnitudo M 4,8 di Sumedang, Jawa Barat, pada Minggu, 31 Desember 2023.
Pada hari pertama tahun 2024 ini, Suharyanto melakukan pengecekan bahwa seluruh proses penanganan darurat dapat terlaksana dengan baik, sesuai prosedur dan tepat waktu.
Penanganan dipastikan langsung dilakukan karena tim gabungan telah melakukan antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pada momentum Hari Natal 2023 dan tahun baru 2024.
Posko Siaga Nataru, demikian istilahnya yang merujuk pada pos kesiapsiagaan seluruh unsur forkopimda telah dibentuk, sehingga pada saat kejadian gempabumi M 4.8 Sumedang, seluruh komponen penanggulangan bencana segera bertindak cepat.
“Kita sebenarnya sudah melakukan siaga penuh dengan membentuk Posko Siaga Nataru. Jadi ketika terjadi bencana seperti yang di Sumedang ini tim langsung bergerak cepat,” jelas Suharyanto pada Senin, 1 Januari 2024.
Suharyanto meminta seluruh kebutuhan dasar warga terdampak dapat diprioritaskan. Hal ini dilakukan dengan kaji cepat sehingga pelaksanaannya dapat lebih terstruktur, tepat waktu dan tepat sasaran.
Hal ini perlu dilakukan untuk dapat ditentukan apakah harus diperbaiki atau dipindah karena berada di zona rawan bencana.
Adapun seluruh warga terdampak yang tidak dapat lagi menempati rumahnya karena rusak, maka pemerintah akan memberikan dukungan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH).
Dana sebesar Rp500 ribu per bulan dan dapat digunakan untuk membayar biaya sewa sementara sampai proses pemulihan dilakukan.
“Rumah yang rusak sedang, ringan maupun berat ini nanti apakah diperbaiki atau digeser (dipindahkan). Silakan,” kata Suharyanto.
“Segera didata. Kalau enggak, semakin lambat data yang masuk maka semakin lambat juga dilakukan perbaikan,” katanya.
Dana Siap Pakai 350 Juta Rupiah
Pada kesempatan itu, Suharyanto juga menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp350 juta untuk mendukung seluruh penanganan darurat selama tujuh hari. Ini sesuai periode masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Di samping itu, sejumlah logistik dan peralatan juga diberikan seperti tenda pengungsi, sembako dan permakanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan awal.
“Dukungan awal, kita memberikan sejumlah uang sebesar 350 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak selama seminggu ini, termasuk untuk operasional tim yang bertugas,” kata Suharyanto.
Adapun selama masa tanggap darurat, tim BNPB juga akan diturunkan untuk melakukan pendampingan pembentukan posko termasuk pendataan lanjutan hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dalam hal ini, Kepala BNPB meminta agar proses penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi dapat berjalan secara paralel.
“Nanti BNPB menerjunkan tim untuk posko komando, kemudian akan membantu pendampingan kaji cepat. Kami sepakat tidak menunggu sampai tujuh hari selesai namun secara paralel,” jelas Suharyanto.
Kepala BNPB juga menjelaskan bahwa kabar gempa bumi Sumedang menyebabkan terkendalanya lalu lintas di jalan Tol Cisumdawu setelah Twin Tunnel Cisumdawu mengalami keretakan di bagian dinding adalah informasi yang tidak benar.
Faktanya, jalur tol baru yang menghubungkan Cileunyi dan Kertajati masih aman untuk dilalui kendaraan.
“Lalu katanya (dampak gempabumi) mengganggu tol Cisumdawu, itu juga tidak benar”, kata Suharyanto.
BNPB meminta masyarakat agat tidak terpengaruh oleh berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebagai antisipasi, Kepala BNPB juga meminta masyarakat untuk tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
