KONTEKS.CO.ID – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan HB X merespons kritik sejumlah kampus terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sri Sultan HB X mengaku tak mempermasalahkan sikap sejumlah kampus, khususnya di Yogyakarta yang menyebut pemerintahan Jokowi menyimpang dari proses kenegaraannya sehingga mengakibatkan kemunduran demokrasi.
“Ya nggak apa-apa, wong itu urusan akademisi, jangan tanya saya,” ujar Sri Sultan HB X kepada wartawan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat 2 Februari 2024.
Sultan menilai, kritik dari civitas akademika merupakan ranah pendidikan dan otonomi kampus.
Sikap tersebut merupakan salah satu bagian dari demokratisasi di Indonesia.
Namun, kata Sultan, pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana pemerintah menanggapi kritik tersebut.
Sultan meminta kampus dan civitas akademika tidak perlu takut.
“Itu kan otonom (kampus). Otonom ya terserah aja, aspirasi kok, demokratisasi kok,” kata Sultan.
“Nggak apa-apa, sekarang hanya bagaimana pemerintah menanggapi aja. Seperti itu saja nggak usah takut,” tegasnya.
Sikap UGM dan UII
Sebelumnya, Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) memberikan pernyataan sikap terkait perkembangan berbangsa dan bernegara jelang Pemilu 2024.
Rektor UII Prof Fathul menyampaikan pernyataan sikap itu di halaman Kampus Terpadu UII, Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, Kamis, 1 Februari 2024.
Prof Fathul menilai saat ini Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan jelang Pemilu 2024.
“Indonesia darurat kenegarawanan,” katanya saat memberikan pernyataan sikap.
Sikap senada juga datang dari Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam Petisi Bulaksumur.
Mereka melihat saat ini banyak tindakan menyimpang dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Akademisi UGM mengeluarkan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang Pemilu 2024.
Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof Drs Koentjoro, bersama puluhan guru besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM, KM UGM, mencermati dinamika perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir.
Banyak tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada,” ujar Koentjoro pada Rabu, 31 Januari 2024.
Dalam Petisi Bulaksumur, akademisi UGM juga mengingatkan agar Jokowi sebagai alumni tetap berpegang pada jati diri UGM.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"