KONTEKS.CO.ID – Channel NewsAsia atau CNA menyebut Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, sebagai “Menteri Giveaway”.
Penyebutan itu terpublikasi pada 1 Juli 2024 dengan judul “Indonesia’s ‘giveaway’ minister faces growing pressure to resign after worst cyberattack in years”.
Julukan itu muncul setelah CNA mengutip pernyataan Direktur eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, terkait jabatan Ketua Umum Relawan Projo itu.
“Menteri ‘giveaway’ Indonesia menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengundurkan diri setelah serangan siber terburuk dalam beberapa tahun terakhir,” tulis CNA pada paragraf pertamanya.
Budi Arie Setiadi sendiri menghadapi seruan untuk mengundurkan diri menyusul serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Serangan sudah berakhir setelah kelompok peretas Brain Cipher iba dan bahkan meminta maaf kepada warganet Indonesia.
Akibat serangan ini 239 institusi, termasuk 30 kementerian dan lembaga pemerintah terpengaruhi alias lumpuh.
Petisi Change.org mendesak Budi Arie untuk mundur telah terkumpul lebih dari 18.000 tanda tangan sejak diluncurkan oleh organisasi masyarakat sipil, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) yang berbasis di Bali.
Petisi tersebut menyatakan Budi harus bertanggung jawab atas pelanggaran keamanan siber tersebut.
Direktur eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, juga menuduh Budi Arie mendapat jabatan menteri karena ia mendukung Presiden Joko Widodo. Tepatnya ketika mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2014 dan 2019.
“Jangan terus-terusan melakukan ‘giveaway’ seperti ini… (Peran Menkominfo) ini posisi yang sangat strategis. Apalagi kita tidak bisa lepas dari dunia digital,” ungkapn Nenden, mengutip Jumat 5 Juli 2024.
Jejak ‘Menteri Giveaway’ Budi Arie di Kabinet Jokowi
Budi Arie Setiadi merupakan Ketua Umum Projo, sebuah kelompok relawan yang berdiri pada 2013. Mereka mendorong dan mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengangkat Budi Arie sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 2019. Kemudian mengangkatnya menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika pada Juni 2023.
Yang bersangkutan lulus dalam bidang ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia dan menyelesaikan studi pascasarjana di bidang manajemen pembangunan sosial, menurut situs web kementeriannya. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
