Melihat Isi Proposal Perdamaian Indonesia yang Ditolak Ukraina

KONTEKS.CO.ID – Menteri Pertahanan Ukraina menolak mentah-mentah Proposal Perdamaian Indonesia yang disampaikan Menhan Prabowo Subianto di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20, di Shangri-La Hotel. 

 Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov langsung menanggapi pernyataan Prabowo dan menggap proposal tersebut buatan Rusia dan tawaran yang diajukan Indoensia terdengar sangat aneh.

“Kami tidak butuh mediator ini (Indonesia) datang kepada kami [dengan] rencana aneh,” katanya pada media Ukrinform, Minggu 4 Juni.

Kementerian Luar Negeri Ukraina juga menolak proposal damai yang dibacakan Prabowo Subianto. Melalui juru bicara mereka Oleg Nikolenko, dengan tegas menyatakan bahwa Kyiv tetap akan meminta Rusia menarik pasukannya dari wilayah Ukraina. 

Ukraina Tolak Gencatan Senjata dan Referendum

Oleg Nikolenko menggambarkan tindakan Rusia saat ini adalah agresi dan pendudukan terhadap wilayah Ukraina. Karena itu, gencatan senjata justru akan membuat Rusia untuk memperkuat posisinya di wilayah tersebut.

Selain itu, tidak terdapat wilayah yang menjadi sengketa. Terutama antara Ukraina dan Federasi Rusia yang bisa membenarkan adanya referendum di wilayah itu. Penting ditegaskan bahwa wilayah tersebut adalah milik Ukraina.

Bahkan Oleg Nikolenko dengan tegas menyampaikan bahwa telah terjadi kejahatan perang, pelanggaran terhadap kemanusiaan, dan genosida di wilayah yang diduduki Rusia. 

“Kami menghargai perhatian yang diberikan oleh Indonesia, yang jelas-jelas mengambil kesimpulan dari sejarahnya sendiri, terhadap isu pemulihan perdamaian di Ukraina,” ujar Nikolenko.

Isi Proposal Perdamaian Indonesia

Tiga point penting diajukan dalam Proposal Perdamaian Indonesia untuk Ukraina dan Rusia. Menhan Prabowo menyampaikan hal ini melalui international Institute for Strategic Studies (IISS).

Pertama adalah gencatan senjata dan pembentukan zona demiliterisasi dengan jarak 15 km dari posisi maju masing-masing pihak. 

Dijelaskan oleh Prabowo, bahwa zona demiliterisasi ini harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang ditugaskan oleh PBB.

Terkait dengan sengketa wilayah, diajukan referendum PBB untuk memastikan keinginan mayoritas penduduk di wilayah yang disengketakan. Secara objektif harus ditentukan keinginan mayoritas penduduk di wilayah itu. 

Menurut Prabowo, perang Ukraina-Rusia harus segera dihentikan karena memicu krisis keamanan global.

Menurut Josep Borrell Fontelles, perwakilan tinggi dan wakil presiden Komisi Uni Eropa, jika dukungan militer pada Ukraina tidak dilanjutkan, perang otomatis akan berakhir.

Lanjutan dari Kunjungan Presiden Jokowi

Proposal yang diajukan Prabowo merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Jokowi ke Moskow dan Kyiv tahun lalu.

Jokowi saat itu mengajukan Indonesia sebagai mediator perdamaian, untuk memulai kembali proses perundingan damai.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi justru didesak untuk setuju dengan 10 point perdamianan yang telah diajukan oleh Presiden Ukraina Vladimir Zelensky. Rusia diminta menarik semua pasukannya dari Ukraina.

Sejumlah pihak mengatakan bahwa dukungan militar terhadap Ukraina tidak dapat dihentikan. Terlibih karena Ukraina tidak ingin perdamaian yang dapat diartikan sebagai penyerahan diri.***