KONTEKS.CO.ID – Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid, meminta kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, hati-hati menyampaikan opini yang terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia.
Menurut Meutya Hafid, harusnya Prabowo mengetahui bahwa telah jelas dalam Sidang Umum PBB Februari 2023, Indonesia adalah satu dari 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina.
“Posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, apalagi dalam Sidang Umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina,” ujar Meutya dalam keterangan pers pada Senin, 5 Juni 2023.
Ketua DPP Partai Golkar ini menyebutkan, bahwa Resolusi PBB telah dikeluarkan dan Indonesia menyetujui resolusi yang meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina dan menarik mundur pasukannya dari Ukraina.
“Indonesia mendukung Resolusi yang menjunjung tinggi penegakan Rule of Law khususnya Piagam PBB, Hukum Internasional dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia” kata Meutya.
Karena itu, Indonesia sebagai negara yang menganut Politik Luar Negeri Bebas Aktif, akan terus mendorong dialog dan diplomasi antara Ukraina dan Rusia melalui berbagai forum multilateral, serta meminta negara-negara di dunia menyerukan penghentian perang di Ukraina agar tidak berakhir pada konflik yang berbahaya seperti perang nuklir yang bisa mengancam keberlangsungan hidup umat manusia.
Proposal Perdamaian Indonesia
Sebelumnya pada forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura yang dilaksanakan pada Sabtu, 3 Juni 2023, Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, menyampaikan Resolusi Perdamaian yang disusulkan Prabowo untuk akhiri Perang Ukraina-Rusia.
Dalam proposal perdamaian itu antaranya meminta kedua belah pihak segera menarik mundur pasukan dari posisi masing-masing sejauh 15 kilometer dari garis depan ke zona demiliterisasi yang baru. Terkait hal ini, PBB diminta mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah yang menjadi sengketa.
Menanggapi usulan Resolusi tersebut, Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, menyebut usulan tersebut sebagai usulan yang berasal dari Rusia bukan dari Indonesia. Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, menolak usulan tersebut karena dianggap aneh.
“Kami tidak butuh mediator ini (Indonesia) datang kepada kami [dengan] rencana aneh,” katanya pada media Ukrinform, Minggu 4 Juni 2023.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"