KONTEKS.CO.ID – Kabinet Perang Israel bubar. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah membubarkan kabinet perang yang ia bentuk 5 hari setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Kabar Kabinet Perang Israel bubar tersampaikan oleh salah seorang pejabat Israel kepada CNN, Senin 17 Juni 2023. Keputusan ini hanya sepekan setelah pemimpin oposisi Benny Gantz menarik diri dari kabinet tersebut.
“Pengambilan keputusan sekarang akan kembali ke kabinet keamanan utama pemerintah,” kata pejabat Israel, mengutip CNN, Selasa 18 Juni 2024.
Ia mengklaim Netanyahu akan mengadakan forum yang lebih kecil mengenai masalah-masalah sensitif.
Kabinet Perang, yang dibentuk pascaserangan pejuang Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, memiliki lima anggota. Mereka adalah Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, pemimpin oposisi Benny Gantz, dan dua “pengamat”, Ron Dermer dan Gadi Eisenkot.
Namun Gantz –yang dipandang sebagai lawan politik Netanyahu yang paling tangguh– mengumumkan keputusannya yang rumit dengan menarik diri dari kabinet pekan lalu.
Gantz beralasan kegagalan Netanyahu dalam menyusun strategi konflik di Gaza dan pemerintahan Jalur Gaza di masa depan.
“Netanyahu menghalangi kita untuk mencapai kemenangan nyata (di Gaza),” kata Gantz pada 9 Juni kemarin.
Dia menuduh Netanyahu lebih mengutamakan pertimbangan politik pribadinya daripada strategi pascaperang di Jalur Gaza.
“Keputusan strategis yang menentukan akan penuh dengan keragu-raguan dan penundaan. Ini karena pertimbangan politik,” katanya.
Ia mendesak perdana menteri untuk mengadakan pemilihan pada bulan Agustus. “Saya menyerukan kepada Netanyahu: tetapkan tanggal pemilu yang tersepakati. Jangan biarkan rakyat kami terkoyak,” kata Gantz.
Pada bulan April, Gantz menyerukan pemilu dini teradakan segera setelah bulan September, menjelang peringatan satu tahun perang, dengan mengatakan “masyarakat Israel perlu memperbarui kontraknya dengan para pemimpinnya”.
Sebulan sebelumnya, dia melakukan perjalanan ke Washington, DC, untuk bertemu dengan Wakil Presiden AS Kamala Harris dalam perjalanan yang tidak Pemerintah Israel tak setujui. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
