KONTEKS.CO.ID – Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan tindakan disipliner terhadap lebih dari 200 pejabat senior dan anggota militer.
Hal ini disebabkan oleh kesalahan penanganan bahan-bahan rahasia dan berbagai pelanggaran lainnya.
Ini merupaka sebuah skandal yang bisa melemahkan upaya Tokyo untuk bekerja lebih erat dengan Amerika Serikat dan mitra lainnya dalam menghadapi ancaman China.
Sebanyak 218 orang yang dikenai sanksi disiplin, 11 pejabat senior diberhentikan. Dua orang diturunkan pangkatnya dan puluhan orang diskors.
Sebanyak 14 orang menerima pemotongan gaji dan sekitar setengah ratusan oranng itu mendapat peringatan.
Di antara para komandan senior dan pejabat kementerian pertahanan yang akan menghadapi tindakan disiplin, Kepala Pasukan Bela Diri Maritim, Laksamana Ryo Sakai, mengundurkan diri.
Dia merasa harus mengambil tanggung jawab atas beberapa pelanggaran tersebut.
Sebagai pengganti yakni Akira Saito yang saat ini menjabat sebagai komandan Armada Bela Diri.
Menteri Pertahanan, Minoru Kihara pada Jumat, 12 Juli 2024 mengumumkan hal ini sebagai bagian dari upaya restrukturisasi dan pemulihan kepercayaan publik.
Dia juga meminta maaf dan mengakui masalah ini sangat merusak kepercayaan publik.
“Saya sangat menyadari tanggung jawab saya,” kata Kihara.
Dia juga menambahkan, kurangnya disiplin di seluruh organisasi menjadi penyebab utama insiden ini.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan/Pasukan Bela Diri Jepang telah berada di bawah pengawasan. Mereka mendapat tuduhan anggota angkatan laut melanggar undang-undang perlindungan informasi sensitif.
Pelanggaran lainnya juga termasuk klaim tunjangan yang tidak benar untuk penugasan khusus dan klaim palsu atas makanan gratis di kafetaria pangkalan.
Staf kementerian juga mendapat tuduhan melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
Penyelidikan kementerian menemukan informasi rahasia telah salah ditangani pada 38 kapal perusak dan kapal selam.
Meski begitu, tidak ada informasi sensitif yang bocor ke luar militer atau menyebabkan kerugian apa pun.
Namun, orang-orang tanpa izin secara rutin mendapat perintah untuk tugas-tugas yang melibatkan informasi sensitif.
“Memastikan perlindungan intelijen sangat penting untuk kerja sama kita dengan sekutu dan negara-negara lain yang berpikiran sama, dan kita tidak boleh membiarkan masalah seperti ini terjadi lagi,” tegas Kihara.
Dia berjanji akan segera mengambil tindakan pencegahan yang menyeluruh sehingga kita tidak merusak kepercayaan negara lain.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"