KONTEKS.CO.ID – Perjanjian Minsk ditandatangani pada 2014 dan 2015 oleh perwakilan dari Ukraina, wilayah Donetsk dan Lugansk, Rusia, Prancis dan Jerman.
Untuk melihat secara obyektif dan mengetahui latar belakang dari perang di Ukraina saat ini, kita harus menarik garis ke belakang dari perjanjian Minsk.
Perjanjian Minsk, apa yang mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk tanda tangan?
Sebagaimana dilaporkan Sputnik, pada Februari 2014, pemerintah Ukraina yang terpilih secara demokratis digulingkan oleh kudeta Euromaidan yang didukung oleh kekuatan AS dan Uni Eropa.
Kudeta tersebut memicu konflik berdarah di wilayah timur negara itu di mana orang-orang yang menolak tunduk pada kepemimpinan baru Kiev membentuk Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk (masing-masing DPR dan LPR) dan memproklamasikan kemerdekaan mereka.
Upaya Kiev untuk dengan cepat mencoba merebut kembali dua republik yang baru dibentuk ini kembali kepangkuan ibu pertiwi, gagal total.
Milisi DPR dan LPR yang dibentuk dengan tergesa-gesa, dipersenjatai dengan persenjataan apa pun yang dapat mereka peroleh dari gudang senjata lokal, berhasil bertahan melawan serangan gencar pasukan yang setia kepada pemerintah Ukraina yang baru.
Setelah gagal mengamankan kemenangan yang menentukan di medan perang, Eropa menyerukan solusi damai untuk konflik tersebut. Kiev terpaksa melakukan negosiasi, yang terhambat oleh fakta bahwa pemerintah Ukraina enggan untuk berbicara langsung dengan para pemimpinDPR dan LPR.
Di tengah situasi yang sulit dan genting ini, Kelompok Kontak Trilateral di Ukraina yang baru dibentuk terdiri dari Ukraina, Rusia, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) dan Format Normandia yang terdiri dari Ukraina, Rusia, Jerman, dan Prancis berhasil menyelesaikan apa dikenal sebagai Perjanjian Minsk.
Minsk merupakan ibukota Belarus yang dipilih karena dianggap netral.
Protokol Minsk pertama kali ditandatangani pada 5 September 2014. Dan versi terbaru perjanjian ini umumnya dikenal sebagai Perjanjian Minsk-2, yang ditandatangani pada 12 Februari 2015, ketika pengulangan perjanjian sebelumnya gagal untuk mengakhiri pertempuran.
Dokumen-dokumen tersebut secara lengkap dikenal sebagai “Protokol tentang hasil konsultasi dari Kelompok Kontak tiga anggota tentang langkah-langkah bersama yang ditujukan untuk implementasi rencana perdamaian oleh Presiden Ukraina Petro Poroshenko dan inisiatif oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.”
Poroshenko menjadi presiden Ukraina setelah penggulingan Yanukovich selama kudeta Maidan. Namun perjanjian Minsk gagal memberikan resolusi damai untuk konflik di Donbass. (bersambung) ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
