Mantan Menteri Kehakiman Prancis Dihukum Penipuan Pekerjaan Palsu

KONTEKS.CO.ID –  Pengadilan Prancis pada Kamis 26 Januari menuntut mantan menteri kehakiman Prancis Michel Mercier bersalah atas penggelapan dalam skema pekerjaan palsu yang ia jalankan untuk kepentingan anggota keluarga.

Mercier, 75 tahun, yang menjabat sebagai mantan menteri kehakiman Prancis di bawah mantan presiden Nicolas Sarkozy periode 2010 dan 2012 mengklaim puluhan ribu euro untuk istri dan putrinya untuk pekerjaan parlementer yang tidak pernah mereka lakukan.

Pengadilan menjatuhkan hukuman percobaan penjara selama tiga tahun.Mercier memberikan “keuntungan pribadi lebih diutamakan daripada barang publik”, kata pengadilan dalam putusannya, menyebut tindakan Mercier “serius”.

Dilansir Citizen Digital, sebagai senator Mercier mengklaim 50.000 euro (sekitar Rp815.047.386) sebagai gaji untuk istrinya Joelle antara 2005 dan 2009, dan 37.000 euro (sekitar Rp603 juta) untuk putrinya Delphine antara 2012 dan 2014.

Semasa jabatannya, Delphine Mercier tinggal di London dan tidak menginjakkan kaki di Senat Prancis, tetapi ayahnya mengklaim dia bertindak sebagai “penasihat budaya” -nya.

Baik Mercier maupun putrinya tidak dapat memberikan bukti apapun tentang pekerjaan yang sebenarnya telah dilakukan.

Joelle Mercier, sementara itu, mengklaim selama persidangan bahwa dia telah melayani sebagai wakil suaminya di pameran dan pemakaman desa.

Dia dinyatakan bersalah atas persekongkolan untuk menggelapkan dana publik dan menerima uang curian dan dijatuhi hukuman penjara yang ditangguhkan selama 18 bulan dan denda 40.000 euro (sekitar Rp650 juta).

Pengadilan menjatuhkan hukuman percobaan 12 bulan dan denda 10.000 euro (Rp163 juta) kepada putrinya.

Jaksa telah meminta mantan menteri untuk menjalani satu tahun penjara. 

Beberapa politisi Prancis telah dihukum karena pelanggaran serupa yang dilakukan sebelum Prancis pada tahun 2017 melarang deputi dan senator Majelis Nasional untuk mempekerjakan anggota keluarga.

Langkah itu dilakukan sebagai reaksi atas protes publik atas kasus profil tinggi yang melibatkan mantan perdana menteri sayap kanan Francois Fillon, yang dinyatakan bersalah memberikan pekerjaan asisten parlemen palsu kepada istrinya yang membuatnya membayar ratusan ribu euro. 

Skandal “Penelopegate”, terungkap dalam sebuah laporan media saat dia menjadi calon terdepan dalam pemilihan presiden 2017, menghancurkan karir politiknya dan membuka jalan bagi Emmanuel Macron yang saat itu relatif tidak dikenal.

Tahun lalu, pengadilan memangkas hukuman Fillon menjadi empat tahun penjara dengan tiga ditangguhkan – turun dari lima tahun dengan tiga ditangguhkan ketika dia pertama kali dinyatakan bersalah pada tahun 2020. ***