KONTEKS.CO.ID – Presiden Jokowi Serahkan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024, Istana Negara, 29 November 2023.
Dalam sambutannya, Jokowi kembali menyampaikan peringatan kewaspadaan terhadap situasi global yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Dampak perubahan iklim juga makin dapat dirasakan saat ini.
“Saya kira sudah bolak-balik saya sampaikan, situasi global masih penuh dengan ketidakpastian, geopolitik juga tidak semakin baik, tetapi semakin memanas. Dampak perubahan iklim juga tampak semakin nyata. Makin kelihatan dan kita rasakan,” kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa potensi krisis dan resesi yang masih akan timbul dan menguat. Karena itu, Jokowi mengingatkan agar kita harus terus waspada dengan kondisi yang ada saat ini.
“Potensi krisis dan potensi resesi tidak semakin mereda tetapi tetapi juga semakin menguat. Sehingga saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, kita harus terus waspada. Hati-hati, waspada,” ujar Jokowi.
Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi mengingatkan agar anggaran yang sudah dipersiapkan digunakan secara disiplin, teliti dan tepat sasaran. Kemudian selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
“Jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalanggunaan anggaran. Berkaitan dengan korupsi apalagi. Tutup celah itu. Ketiga eksekusi segera, eksekusinya sesegera mungkin, Januari segera dimulai anggaran itu, realisasi,” kata Jokowi.
Seperti diinformasikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Istana Negara,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024.
Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun.
Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, yang akan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN.
Kemudian juga untuk menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). Lalu pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada. Belanja pemerintah prioritas juga untuk perkuat ketahanan dan keamanan RI.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"