KONTEKS.CO.ID – China mengancam akan menjatuhkan sanksi perdagangan lebih lanjut terhadap Taiwan yang akan menggelar pemilu pada Januari tahun depan.
Juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, Chen Binhua mengatakan, akar penyebab penyelesaian masalah terkait perjanjian 2010 adalah Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan yang mendukung kemerdekaan resmi pulau tersebut.
“Jika otoritas DPP bertekad untuk bertahan, terus berpegang teguh pada posisi kemerdekaan Taiwan, kami mendukung departemen terkait untuk mengambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan,” kata Chen pada Rabu, 27 Desember 2023.
China membenci DPP dan kandidat presidennya, Wakil Presiden saat ini, Lai Ching-te dan menganggap mereka adalah separatis.
Lai yang saat ini terdepan dalam jajak pendapat mengatakan, dia tidak berencana mengubah nama resmi pulau itu menjadi Republik China.
Baginya, hanya rakyat Taiwan yang bisa menentukan masa depan mereka.
Lai bahkan juga telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan China tetapi negara itu menolaknya.
Pemilihan presiden dan parlemen Taiwan akan berlangsung pada 13 Januari 2024.
Sementara, China terus memandang pulau itu sebagai wilayahnya sendiri. Beijing terus berusaha memaksa Taiwan untuk menerima klaim kedaulatan China.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"