Prabowo-Gibran Akan Hapus Subsidi BBM dan LPG, GMNI: Tidak Adil!

KONTEKS.CO.ID – Rencana pasangan capres Prabowo-Gibran yang akan menghapus subsidi BBM dan LPG akan menyengsarakan rakyat.

Wacana tersebut sontak mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, salah satunya GMNI.

Menurut Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino, masyarakat terutama kalangan miskin dan UMKM masih sangat membutuhkan subsidi BBM dan LPG.

“Kami tidak setuju apabila subsidi BBM dan LPG dihapus, karena rakyat miskin dan UMKM masih sangat membutuhkan,” katanya dikutip Rabu, 17 Januari 2024.

Dia menambahkan, apabila banyak yang tak tepat sasaran saat ini, seharusnya solusi bukan menghapus subsidi melainkan memperbaiki tata kelola agar tepat sasaran.

“Jika banyak yang tidak tepat sasaran, ya diperbaiki tata kelolanya. Jangan dihapus subsidinya. Harus inovatif dong”, tegas Arjuna.

Menurut Arjuna, sejak 2014 hingga sekarang, upaya menghapus subsidi BBM dan LPG selalu menggunakan narasi yang sama yaitu tidak tepat sasaran dan dinikmati orang yang mampu.

Sayangnya, tidak ada upaya perbaikan pendataan ataupun pembatasan.

“Pertalite digunakan semua kalangan, solar bocor ke industri yang tidak berhak. Kesalahan dalam pengelolaan, pembatasan hingga pengawasan, solusinya kok subsidinya dihapus. Ini solusi yang menyengsarakan rakyat, rakyat miskin yang dibebani,” katanya.

Salah pengelolaan, pembatasan hingga pengawasan justru membuat rakyat miskin yang jadi korban.

“Ini tidak adil,” kata Arjuna

Selain itu, kata Arjuna, subsidi BBM dan LPG berguna untuk meredam inflasi, dan membantu rakyat miskin.

Selain itu juga melaksanakan pelayanan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.

Penerapan kebijakan subsidi BBM dan LPG berdasarkan pandangan bahwa rakyat Indonesia perlu merasakan manfaat langsung atas kepemilikan sumber daya alam oleh negara.

Selain itu, BBM dan LPG merupakan kebutuhan dasar yang harus terjangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah (miskin).

Subsidi BBM dan LPG sangat berpengaruh pada penghasilan nyata rumah tangga baik secara langsung maupun tidak langsung.

Harga BBM murah menyebabkan porsi pendapatan yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan energi bisa ditekan.

Dampak terhadap UMKM

Baginya, pencabutan subsidi BBM dan LPG bisa menggerus daya beli masyarakat.

Hal ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

“Sektor yang paling terkena dampak penurunan daya beli itu adalah pelaku UMKM. Bisa banyak UMKM kita yang bakal bangkrut,” tambah Arjuna

Selain itu, penghapusan subsidi BBM dan LPG akan berpengaruh pada kenaikan harga BBM dan juga inflasi pangan.

“Semua ini akan berdampak negatif terhadap UMKM yang menyerap sebanyak 119,6 juta tenaga kerja di Indonesia,” katanya.

Sebagian besar pelaku UMKM dan pelaku usaha informal lainnya sangat bergantung pada BBM bersubsidi dalam menjalankan usahanya.

Kenaikan harga BBM akan memberikan dampak signifikan terhadap biaya produksi dan memicu kenaikan harga barang yang tidak terelakkan.

“Subsidi masih dibutuhkan oleh pelaku UMKM kita. Jika subsidi dihapus, UMKM bisa terpukul, terjepit tidak bisa menjalankan usahanya dengan kompetitif”, ujar Arjuna

Sebelumnya, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana menekan anggaran subsidi.

Rencana itu untuk merealisasikan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tengah besarnya nilai utang saat ini yang telah tembus Rp 8.000 triliun lebih.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan, efisiensi itu harus dilakukan di tengah besarnya utang pemerintah saat ini.

Efisiensi dalam pemberian subsidi itu menjadi opsi yang akan ditempuh jika menang Pilpres 2024.

“Subsidi kita itu masih terlalu besar dan tidak tepat sasaran, ini adalah salah satu yang akan kita sisir ke depannya untuk mendapatkan efisiensi APBN ke depan,” kata Eddy dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutip Kamis (11/1/2024).

Eddy mencontohkan, subsidi yang akan diefisiensikan adalah yang selama ini tidak tepat sasaran dan cukup banyak memakan anggaran.

“Misalnya, subsidi BBM jenis Pertalite, serta subsidi tabung gas LPG 3 kg,” katanya.***