KONTEKS.CO.ID – Bantuan sosial atau bansos saat ini menjadi andalan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di tanah air.
Terkait hal ini, Ombudsman RI mengungkapkan temuan adanya dugaan politisasi bansos di masyarakat menjelang pemilu 2024.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, bansos merupakan instrumen fiskal yang tidak lepas dari politik anggaran.
“Buat saya mereka yang menjalankan kekuasaan politik anggaran itu bisa saja mengklaim bahwa ini programnya dia, tentu bukan program pribadi tapi program pemerintah,” ujar Robert, Kamis 18 Januari 2024.
Akan tetapi Robert menilai penyaluran bansos belakangan ini telah dipolitisasi.
“Yang penting cara-caranya tidak boleh politisasi, yang terjadi hari-hari ini kan politisasi Bansos itu,” ucap Robert.
Lebih lanjut, Robert menyinggung politisasi bansos itu terjadi di tingkat bawah yaitu desa.
“Belakangan ini ada upaya di tingkat bawah verifikator hingga kepala desa mengancam tidak menyalurkan bantuan atau akan menonaktifkan kepesertaan bansos kalau tidak mendukung ini dan itu,” terangnya.
Sehingga dia menegaskan upaya pengancaman dan pembatasan penerima bansos itu salah.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
