Lebih 30 LSM Tuntut KPK Dalami Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage untuk Pendanaan Kampanye Capres 02 di Pemilu 2024

KONTEKS.CO.ID – Lebih dari 30 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut dugaan korupsi pembelian pesawat Mirage 2000-5 untuk pendanaan kampanye capres 02 di Pemilu 2024.

Dalam keterangan pada Minggu, 11 Februari 2024, Koalisi Masyarakat Sipil ikut merespons berita yang disebarluaskan oleh msn.com.

Berita itu erkait adanya proses penyelidikan oleh Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) terhadap kontrak pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas. 

Kontrak pembelian pesawat tersebut diwakili oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dengan Pemerintah Qatar. 

Kesepakatan kontrak pembelian Mirage ini melibatkan broker dari Ceko bernama Excalibur International dan seorang mantan Pilot Angkatan Udara dari Perancis bernama Habib Boukharouba.

Koalisi Masyarakat Sipil yang antaranya adalah IMPARSIAL, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), KontraS, YLBHI, Amnesty Internasional Indonesia, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, dan ICW meminta KPK melakukan penyelidikan.

Mereka menduga ada korupsi kelas kakap, yang melibatkan pejabat publik dan politik. Karena itu, KPK harus membangun komunikasi dan kerjasama dengan badan-badan antikorupsi internasional, khususnya dari Uni Eropa (GRECO).

Koalisi Masyarakat Sipil menuntut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan Penyelidikan-Penyidikan Dugaan Korupsi dan membangun komunikasi dan kerjasama dengan badan-badan antikorupsi internasional, khususnya dari Uni Eropa (GRECO) demi mengusut tuntas skandal pembelian Mirage 2000-5. 

KPK perlu menjadi garda terdepan dari upaya penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi kelas kakap, yang melibatkan pejabat publik dan politik. 

Berbagai kasus korupsi yang pernah ditangani KPK dapat diproses lebih lanjut karena adanya kerjasama internasional yang baik.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkoordinasi dengan PPATK dalam rangka mencari informasi dan bukti yang lebih kuat atas indikasi pembayaran kick-back 7% atau USD 55,4juta kepada Prabowo oleh pejabat Qatar untuk pendanaan politik pada Pilpres 2024.

Pemberitaan msn.com juga menyebutkan indikasi kemahalan harga Mirage 2000-5 yang direkayasa, padahal kondisi pesawat yang sangat tua, lebih dari 20 tahun, Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar USD 66juta untuk 1 unitnya.

Dari 12 unit yang dibeli dengan anggaran seluruhnya mencapai USD 792 juta. Padahal harga pasaran pada periode awal produksi dan pemasaran pada 20 tahun lalu hanya berkisar antara USD 23juta hingga USD 35juta. 

Menurut berbagai sumber yang dikutip secara anonymous oleh msn.com, terdapat kesepakatan untuk memberikan kick-back sebesar 7% dari total kontrak, yakni sebesar USD 55,4 juta yang digunakan untuk pendanaan kampanye Prabowo Subianto, sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Adanya kick-back yang sangat fantastis sebesar USD 55,4juta atau hampir Rp900 miliar untuk pendanaan kampanye bukan hanya berarti adanya dugaan korupsi akibat penyelewengan anggaran negara (APBN) tetapi juga dugaan pelanggaran Pemilu dalam konteks pidana.

Mereka yang menuntut pengusutan dugaan korupsi ini adalah aktivis antikorupsi Adnan Topan Husodo, ⁠Al Araf dari Centra Initiative, Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia, Agus Sunaryanto yang merupakan Koordinator ICW.

Kemudian Sekjen Transparansi Internasional Indonesia Danang Widoyoko, Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati, Ketua PBHI Julius Ibrani, Ketua YLBHI M Isnur, Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya, dan Direktur Imparsial Ghufron Mabruri.***