KONTEKS.CO.ID – Muncul usulan asal anggaran untuk program makan siang dan susu gratis dari paslon Prabowo-Gibran berasal dari anggaran Polri atau kepolisian.
Ide ini muncul dari Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.
“Daripada capres Pragib (Prabowo-Gibran) bingung dan pusing tujuh keliling, akan lebih baik, sumber anggaran makan siang gratis ambil atau memotong dari anggaran Polri atau kepolisian saja,” katanya melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 Maret 2024.
Dia menambahkan, anggaran kepolisian sudah sangat besar atau ‘gemoy’ saat ini. Pada tahun 2024, anggaran tersebut mencapai Rp117, 4 triliun.
Anggaran Besar Banyak Kasus Mangkrak
Muncul ide ini, menurut Uchok, karena kinerja Kepolisian dalam menangani banyak kasus-kasus rakyat sangat buruk.
Misal barang yang ‘digadaikan’ dan tidak pernah tuntas. Hal itu makin parah dengan mekanismenya yang sangat lambat, bertele – tele dan semau kepolisian.
“Padahal anggaran sebesar Rp117,4 triliun ini, seharusnya pihak kepolisian bisa lebih gesit dan cepat dalam menyelesaikan kasus – kasus yang masuk,” katanya lagi.
Faktanya, kata Uchok, banyak kasus yang polisi tangani, tidak berjalan alias nggantung.
“Bahkan tidak selesai bertahun-tahun sampai publik lupa terhadap kasus tersebut,” katanya.
Dia pun mengambil sejumlah contoh kasus yang tak tertangai oleh polisi.
Di Polda Sumut, dalam kasus dugaan suap PPPK Madina 2023 yang terbilang sangat lambat dalam menjerat tersangka.
Memang sudah ada tersangka, tetapi mereka termasuk yang masih ‘ikan teri’.
Sedangkan polisi hingga saat ini belum berhasil menangkap ‘ikan kakap’ yang berperan sebagai pemegang kebijakan
Selain itu, ada juga di Polda Jambi ada kasus serobotan Tanah di KM 13 – 16 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, yang sudah enam tahun belum selesai atau belum ada tersangka.
Padahal Polda Jambi sudah mengeluarkan surat penyelidikan No.Sp.Lidik/126/II/Res.1.2/2019/Ditreskrimum, tertanggal 20 Februari 2019.
Ada juga di Jawa Barat yang mana CBA sudah Pernah meminta Polda Jabar menyelidiki proyek pembangunan jalan dan jembatan Bojonggede-Kemang (Bomang) di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022.
Jembatan ini dibangun PT Kemang Bangun Persada dan PT Priangan Bangun Nusantara (PBN).
“Tapi sayang, sampai saat belum ada kabar apa apa,” katanya.
Padahal Polda Jabar sudah melakukan pengecekan terhadap dua mega proyek senilai masing-masing di atas Rp 44 miliar itu.
“Dari kasus-kasus rakyat yang polisi tangani, sudah selayaknya alokasi anggaran kepolisian harus dipotong demi program makan siang dan susu gratis,” kata Uchok.
Ini supaya program tersebut tidak menganggu anggaran dan program lembaga yang lain.
“Apalagi saat ini, kepolisian terlalu sibuk dengan sektor politik daripada sektor keamanan,” pungkasnya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
