KONTEKS.CO.ID – Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk mendorong negara-negara yang terlibat dalam konflik Timur Tengah agar segera menahan diri.
Tujuannya adalah agar peperangan tidak meluas dan dampaknya tidak merambah ke perekonomian dunia.
Hal itu sesuai keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan Selasa, 16 April 2024.
“Pada prinsipnya, deeskalasi atau menahan diri adalah hal yang sangat penting, terutama bagi negara-negara yang terlibat di sana,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Airlangga mengindikasikan terjadi lonjakan harga minyak. Itu akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus pada 1 April 2024 dan retaliasi atau pembalasan dari Iran.
Laut Merah dan Selat Hormuz, sebagai jalur penting bagi transportasi minyak, menjadi perhatian khusus.
Pasalnya puluhan ribu kapal pengangkut minyak melalui kedua perairan itu.
“Kenaikan biaya pengiriman menjadi salah satu hal yang harus diatasi,” jelas Airlangga.
Secara fundamental, Airlangga melaporkan, perekonomian Indonesia tumbuh solid sebesar 5 persen dengan inflasi stabil dalam kisaran 2,5% plus minus 1%.
Neraca perdagangan masih surplus, dan cadangan devisa mencapai sekitar USD136 miliar.
Dalam konteks pasar keuangan, dolar AS menguat, terdorong oleh data ekonomi yang kuat dari Amerika Serikat.
Airlangga juga mengamati eskalasi konflik meningkatkan ketidakpastian, mendorong peralihan aset ke tempat yang lebih aman seperti dolar AS. Emas dan nikel juga mengalami kenaikan.
Meskipun nilai tukar dan indeks harga saham mengalami pelemahan global, posisi Indonesia relatif aman dibandingkan dengan negara-negara sebaya.
Pemerintah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, mengawasi APBN, serta memantau kenaikan logistik dan harga minyak.
Dampak pelemahan nilai tukar juga berpengaruh pada sektor riil, terutama terkait dengan impor.
Meskipun demikian, eksportir yang mendapatkan devisa lebih banyak juga akan merasakan dampak positif.
Pemerintah terus berupaya melanjutkan reformasi struktural, menjaga ekspektasi investor, dan meningkatkan daya saing untuk menarik investasi jangka panjang di Indonesia.
“Kepastian menjadi kunci, dan berbagai skenario telah dibahas untuk menjaga defisit tetap dalam rentang yang diperbolehkan oleh undang-undang,” kata Airlangga.
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
