KONTEKS.CO.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, mengatakan harga gas LPG 3 kg bakal melambung tinggi jika pemerintah menarik subdisdinya bagi warga miskin.
Menurut Eddy, pemerintah menyubsidi setiap tabung gas LPG 3 kg sebesar Rp33.000. “Artinya kalau banderol sekarang sebut saja Rp20.000, maka harga keekonomiannya Rp53.000. Jadi harga keekonomiannya seperti itu,” ungkapnya, mengutip Minggu 21 Juli 2024.
Ia memprediksi besaran subsidi “gas melon” akan membengkak beberapa tahun ke depan. Alasannya, DPR dan pemerintah menyetujui asumsi adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia pada 2025 mendatang.
“Lalu, apakah pemerintah akan mengevaluasi nilai subsidinya? Tentu kami serahkan kepada eksekutif. Namun dari sisi volume, kami lihat tahun depan ini, berdasarkan asumsi dasar yang tersepakati dengan Kementerian ESDM, itu volumenya (gas subsidi) naik jadi 8,17 juta kilo liter,” bebernya.
Subsidi Harga Gas LPG 3 Kg Akan Dialihkan dari Produk ke Tunai
Ia pun merekomendasikan pemerintah menggelar pembatasan penjualan LPG 3 kg. Harapannya, Kementerian ESDM dan pihak terkait dapat mendetailkan siapa saja yang boleh menikmati gas bersubsidi.
Selain itu, sambung Eddy, subsidi melalui produk juga bisa pemerintah alihkan langsung kepada masyarakat yang berhak secara tunai.
“Perkiraannya, tahun 2026, pemberian subsidi LPG 3 kg sudah tidak ada lagi kepada produk. Jadi harga di pasaran itu semuanya sama. Yang ada, penerima berhak untuk menerima subsidi itu langsung akan terkirimkan, dikreditkan langsung kepada rekening mereka masing-masing (penerima subsidi) di bank,” tuturnya.
Sekadar informasi, Pemerintahan Jokowi menargetkan subsidi dan kompensasi energi dapat berkurang menjadi Rp671 triliun pada tahun 2025. Target itu bisa terwujud kalau program transformasi subsidi dan kompensasi energi dapat berjalan dalam jangka pendek atau setidaknya tahun depan.
Program itu meliputi pengendalian subsidi LPG 3 kg, penggunaan tarif adjustment bagi konsumen listrik nonsubsidi golongan rumah tangga kaya (3.500 VA ke atas), serta golongan pemerintah.
Begitu juga pengendalian subsidi dan kompensasi pada BBM jenis Solar dan Pertalite. Melalui pengendali kategori, volume BBM subsidi bisa berkurang 17,8 juta kiloliter.
Dokumen Kerangka Ekonomi Makro menyebut, berdasarkan langkah pengetatan subsidi maka akan ada harapan pengurangan subsidi senilai Rp67,1 triliun. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
