KONTEKS.CO.ID – UMKM tetap berperan penting dalam menjaga perekonomian Indonesia. Jika melihat data tahun 2021, sebesar 61,07 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari sektor UMKM. Demikian diungkapkan wakil menteri perdagangan Jerry Sambuaga.
“Optimisme tersebut tentu bukan tanpa alasan. Beberapa indikator perdagangan kita saat ini menunjukkan angka catatan yang baik. Ekonomi Indonesia juga diproyaksikan masih tumbuh 5–5,1persen pada 2023. Meski demikian, kita tentunya harus terus memantau dan mewaspadai kondisi global saat ini,”jelasnya.
UMKM mampu menyerap 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada. Dengan rincian, usaha mikro sebanyak 107,4 juta, usaha kecil 5,8 juta, dan usaha menengah3,7 juta.
Dengan demikian, mendukung usaha UMKM sama artinya dengan menyelamatkan pendapatan, tingkat daya beli, dan konsumsi masyarakat yang sangat mempengaruhi ketahanan ekonomi.
Saat ini, perdagangan online menjadi penyumbang terbesar dalam ekonomi digital Indonesia. Hal ini didukung dengan potensi 212,35 juta pengguna internet dan 170 juta merupakan pengguna media sosial dan pengguna layanan niaga-el yang sudah mencapai 88,1 persen dari total pengguna internet di Indonesia.
Kementerian Perdagangan juga mencatat 54 persen dari total kunjungan niaga-el berasal dari platform milik Indonesia. Bahkan nilai transaksi e-commerce pada 2021 lalu mencapai Rp 401 triliun.
“Penerapan perdagangan elektronik membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pelaku UMKM agar dapat bersaing disana. Kolaborasi dimaksudkan untuk memberikan pendampingan atau strategi penerapan inkubasi, menciptakan jejaring bisnis, dan menciptakan produk dalam negeri yang tetap mengedepankan karakteristik lokal atau nasional yang memiliki nilai tambah dan daya saing,” paparnya.
Saat ini kementerian perdagangan mendorong digitalisasi pasar rakyat dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan sasaran 1.000 pasar rakyat dan 1 juta pelaku UMK, yang terdiri dari 250 ribu pedagang pasar rakyat dan 750 ribu pedagang rakyat non pasar. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"