KONTEKS.CO.ID – Strategi besar untuk merespons tantangan ekonomi globa dipersiapkan Pemerintah Indonesia. Salah satu instrumen penting adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Saat ini inflasi adalah momok bagi semua negara.
Strategi besar ini bakal menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi. APBN juga bakal menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
Selain itu, APBN diharapkan mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi global dan reformasi struktural.
Dalam sambutan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Presiden Jokowi menekankan bahwa APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan.
Pertama adalah penguatan kualitas SDM, kedua akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Strategi ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi.
Kemudian yang ketiga adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, yang secara khusus terkait dengan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
“Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara,” kata Presiden Jokowi, Kamis, 1 Desember 2022.
Sementara yang kelima adalah revitalisasi industri. Hal ini dianggap penting dengan terus mendorong hilirisasi. Dan yang keenam adalah pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Dipertegas Jokowi, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Karena itu, Presiden meminta kepada seluruh kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah agar mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada. Kemudia tidak terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Selain itu, Jokowi meminta kepada gubernur, bupati, maupun wali kota memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, juga mempercepat realisasi belanja. Saat ini inflasi adalah momok bagi semua negara.
“Untuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing, ini penting sekali, ini momok semua negara inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing,” jelasnya.
“Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial,” kataya.
Target Pendapatan Negara Rp2.463 Triliun pada 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan pendapat negara pada 2023 nanti mencapai Rp2.463 triliun.
Menurut Sri Mulyani, target ini telah mencerminkan kehati-hatian. Target tersebut untuk mengantisipasi ketidakpastian harga komoditas dan kecenderungan terjadinya pelemahan ekonomi global yang bisa berdampak pada ekonomi Indonesia.
Selain itu, alokasi belanjar negara tahun 2023, ditetapkan sebanyak RP3.061,2 triliun. INi terdiri dari Rp2.245,5 trililun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp814,7 triliun untuk transder kepada daerah.
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
