KONTEKS.CO.ID – Sebanyak 39 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merangkap jabatan di berbagai BUMN dan lembaga lain.
Berdasar temuan Seknas Fitra, setidaknya 39 pejabat Kemenkeu dari eselon I dan II merangkap jabatan, mayoritas menjadi komisaris di BUMN dan anak perusahaan BUMN.
Tak pelak, dengan rangkap jabatan 39 pejabat Kemenkeu itu mendapatkan penghasilan fantastis hingga rata-rat Rp2 miliar per bulan.
Berikut ini lima pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan dan mendapat penghasilan bulanan mencengangkan berdasarkan temuan Seknas Fitra:
1. Wamenkeu Suahasil Nazara, gaji dan tunjangan Rp121 juta. Sebagai komisaris PLN: Rp2,163 miliar
2. Sekjen Kemenkeu gaji dll sebesar Rp90,5 juta. Sebagai komisaris Pertamina teriman gaji dll sebesar Rp2,8 miliar
3. Dirjen Anggaran Kemenkeu gaji dll Rp90,5 juta. Sebagai komisaris Telkom gaji Rp1,8 miliar
4. Dirjen Pajak gaji dll Rp123 juta. Sebagai Komisaris PT SMI gaji dll Rp2,87 miliar.
5. Direktur Kekayaan Negara gaji dll Rp90,5 juta. Sebagai komisaris Bank Mandiri Rp1,7 miliar.
6. Direktur Bea dan Cukai gaji Rp90,5 juta. Komisaris BNI Rp1,04 miliar
7. Dirjen Perbendaharaan gaji Rp90,5 juta. Komisaris Semen Indonesia Grup Rp370 juta
8. Dirjen Perimbangan Keuangan Gaji Rp90,5 juta. Komisioner Lembaga Simpan Pinjam
9. Irjen Kemenkeu gaji Rp90,5 juta. Komisioner Penjamin dan Infrastruktut Rp113 juta
10. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Rp90,5 juta. KOmisaris PT Puput Indonesua Rp732 juta
11. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan gaji Rp90,5 juta. Komisaris BTN Rp512 juta.
Sementara, ini daftar lengkap 39 Pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan di berbagai BUMN dan lembaga lain berdasarkan temuan Seknas Fitra:
1. Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan/Komisari PLN
2. Heru Pambudi sekretaris Jenderal/Komisari Pertamina
3. Isa rachmatarwata Direktur Jenderal Anggaran/komisari PT Telkom
4. Suryo Utomo Direktur Jenderal Pajak/Komisari PT SMI
5. Askolani Direktur Bea dan Cukai/Komisaris BNI
6. Rionald Silaban direktur Kekayaan Negara/Komisaris Bank Mandiri
7. Astera Primanto Bhakti Dirjen Perbendaharaan komisaris/ PT Semen Indonesia Grup
8. Luky Alfirman Dirjen Perimbangan/Komisioner Lembaga Simpan Pinjam
9. Awan Nurmawan Nuh Irjen Kemenkeu/Komisioner PT Penjamin dan Infrastruktur
10. Febrio Nathan Kacaribu Kepala Badan Kebijakan Fiskal/komisaris PT Pupuk Indonesia
11. Andin Hadiyanto Kabag Diklat Keuangan/Komisaris BTN
12. Sudarto Staff Ahli Organisasi, Reformasi Birokrasi/Komisaris Pegadaian
13. Suminto Dirjen Pengelolaan Pembiayaan/Ketua Komite Exim Bank
14. Nufransa Wira Sakti Staf Ahli Pengawasan Pajak/Komut PT Sarana Multigriya
15. Yon Arsal Staf Ahli Kepatuhan Pajak/Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance
16. Made Arya Wijaya Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara/komisaris PT Biofarma
17. Rina Widiyani W Staf Ahli Hukum dan Kelembagaan/komisaris PT SMF
18. R. Wiwin Istanti Kabiro Perencanaan dan Keuangan/Komisaris PTPN 7
19. Ari Wahyuni Kabiro Organisasi dan Ketatalaksanaan/Komisaris Jamkrindo
20. Arief Wibisono Kabiro Hukum/Wakil Presiden Komisaris PT PON
21. Tio Serepina Siahaan Kepala Biro Advokasi/Komisaris Utama PT Geodipa energi
22. Rukijo Kepala Biro Sumber Daya Manusia/Komisaris PT MRT Jakarta
23. Sugeng Wardoyo Kabiro Umum/Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
24. Hidayat Amir Kapus Analisis dan Harmonisasi Kebijakan/Komisaris PT AP I
25. Agung Kuswandono Tenaga Pengkaji Kekayaan/komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia
26. Rofyanto Kurniawan Direktur Penyusunan APBN /Komisaris PT ASABRI
27. Chalimah Pujihastuti Direktur Anggaran Perekonomian dan KemaritimaN/Komisaris PT POS
28. Dedy Syarif Usman Sekretaris DJKN/Komisaris PT Waskita Karya TBK
29. Encep Sudarwan Direktur PKKN/ Komisaris Askrindo
30. Dwi Pudjiastuti H Direktur Anggaran Polhukam /Komisaris Indonesia Re
31. Wawan Sunarjo Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak/Komisaris PT Surveyor
32. Lisbon Sirait Direktur Sistem Penganggaran/Anggota Dews LLP-KUKM
33. Sudarso Inspektur V/Komisaris PT Barata Indonesia
34. Meirijal Nur Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan/Komisaris Indosat
35. Joko Prihanto Direktur Lelang Komisaris/PT Karaba Digdaya (bukan BUMN)
36. Mariatul Aini Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan/Komisaris PT Penjamin
37. Bhimantara Widyajala Direktur Kapasitas Pelaksana Transfer/Komisaris PT Indonesia Infrastructure
38. Heri Setiawan Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan/Komisaris PT Geodipa energi
39. Adi Budiarso Kepala PKSK/Komisaris PT SUCOFINDO
Sebelumnya, Seknas Fitra melakukan uji petik pada 243 komisaris di seluruh BUMN, ditemukan fakta minimal terdapat 95 aparatur negara atau 45 persen yang rangkap jabatan menjadi Komisaris BUMN.
“Dari simulasi 11 pejabat di Kemenkeu yang rangkap jabatan menjadi Komisaris BUMN, Fitra menghitung negara membayar Rp180 miliar setiap tahunnya. Nilai ini jauh lebih besar jika rangkap jabatan itu dilakukan oleh 95 pejabat ASN,” kata Tim Data dan Riset Seknas Fitra Gurnadi Ridwan, Sabtu 4 Maret 2023.
Dari simulasi data yang didapat FITRA, Gurnadi mengatakan, besaran remunerasi yang didapatkan oleh ASN yang rangkap jabatan berbeda jauh dibandingkan dengan gaji dan tunjangan kinerja.
Misalnya, jabatan wakil menteri mendapatkan gaji sebesar Rp121 juta.
Sedangkan dengan jabatan komisaris di PLN bisa mendapatkan Rp2,1 miliar setiap bulannya. Jika ditotal yang masuk kantong Suahasil cukup fantastis.
“Dari simulasi 11 pejabat di Kemenkeu yang rangkap jabatan menjadi Komisaris BUMN, Fitra menghitung negara membayar Rp180 miliar setiap tahunnya. Nilai ini jauh lebih besar jika rangkap jabatan itu dilakukan oleh 95 pejabat ASN,” kata Gurnadi.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"