KONTEKS.CO.ID – Senjata nuklir Rusia hanya digunakan untuk pertahanan dalam negeri. Hal itu ditegaskan Kementerian Luar Negeri Rusia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan, Moskow berkomitmen penuh pada prinsip tidak dapat diterimanya perang nuklir.
“Penggunaan hipotetis senjata nuklir Rusia dapat terjadi secara eksklusif dalam keadaan luar biasa dan hanya akan mungkin untuk tujuan pertahanan,” kata Maria Zakharova dalam jumpa pers di sela-sela Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF), dikutip TASS, Kamis 15 Juni 2023.
“Kebijakan pencegahan nuklir Rusia sangat defensif. Penggunaan hipotetis senjata nuklir jelas dibatasi oleh keadaan luar biasa dalam kerangka tujuan defensif yang ketat,” tegasnya.
Zakharova menunjukkan bahwa Moskow berkomitmen penuh pada prinsip tidak dapat diterimanya perang nuklir.
“Tidak boleh ada pemenang di dalamnya (perang nuklir). Itu tidak boleh dilepaskan,” ujarnya.
“Kami secara konsisten menyerukan kepada semua pihak untuk membuat pernyataan bersama dari para pemimpin lima negara nuklir tentang pencegahan perang nuklir dan perlombaan senjata yang tidak dapat diterima untuk dipatuhi postulat ini,” ungkap Zakharova.
Pada saat yang sama, dia tidak mengesampingkan bahwa keputusan Rusia untuk menangguhkan perjanjian pengurangan senjata strategis dapat dibatalkan.
“Dalam hal ini, ya, hanya jika Washington menunjukkan kemauan politik dan mengerahkan upaya untuk meredakan ketegangan dan menurunkan ketegangan serta menciptakan kondisi untuk dimulainya kembali berfungsinya perjanjian secara penuh,” tambah Zakharova.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan pada 21 Februar,i bahwa Moskow menangguhkan partisipasinya dalam START Baru, tetapi tidak menarik diri sama sekali.
Dia menekankan bahwa sebelum dapat kembali membahas operasi lebih lanjut dari perjanjian itu, Rusia ingin menyadari bagaimana dokumen ini akan memperhitungkan persenjataan tidak hanya Amerika Serikat, tetapi juga kekuatan nuklir NATO lainnya -Inggris dan Prancis.
Pada 1 Maret 2023, Putin menandatangani undang-undang yang menangguhkan partisipasi Rusia di START Baru. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
