Survei KedaiKOPI: 61,3% Masyarakat Menginginkan Perubahan

KONTEKS.CO.ID – Lembaga Survei KedaiKOPI melalui hasil surveinya memperoleh fakta bahwa sebanyak 61,3% responden menginginkan perubahan dan 38,7% responden ingin melanjutkan kebijakan pemerintah Jokowi.

Data tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 29 Mei – 7 Juni 2023 melalui wawancara tatap muka dengan metode Computerized Assisted Personal Interview (CAPI).

Diketahui bahwa persoalan ekonomi menjadi pendorong utama perlunya perubahan. Kesenjangan sosial berupa ekonomi merata dipilih oleh 40,7% responden, lapangan kerja 28,0%, harga sembako terjangkau 23.2%, bansos 7,5% dan lainnya.

Adapun responden yang menginginkan melanjutkan kebijakan pemerintahan saat ini dengan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat sebanyak 23,3%, pembangunan infrastruktur 20,9%, lapangan kerja 15,4% dan lainnya.

Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 77,1% dan 22.9% menyatakan tidak puas.

“Menariknya program penanganan kemiskinan yang bersifat jangka pendek dan rawan penyalahgunaan seperti bantuan sosial justru membuat masyarakat puas,” ujar Communication specialist KedaiKOPI Rosnindar Prio saat memberikan paparan Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 pada Jumat, 23 Juni 2023.

Menurutnya hal ini tercermin dari hasil survei yang menunjukan bantuan sosial (bansos) memperoleh angka kepuasan responden 30,0% serta pembangunan infrastruktur 34,0% dan lainnya.

Selain itu, ketidakpuasan masyarakat tercermin dari bidang ekonomi, seperti meroketnya harga kebutuhan yang tidak terkontrol sebanyak 35,2%, distribusi bantuan tidak tepat sasaran 25,9%, lapangan kerja tidak merata 11,3%, kinerja tidak dirasakan 10,0% dan lainnya.

Terkait dengan kepuasan atas capaian pemerintah, Rosnindar mengatakan, “di tengah kondisi masyarakat saat ini yang semakin berat, responden menganggap aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan mencapai 72,6% dan 70,3%.

Ia menambahkan, pada bidang ekonomi ketidakpuasan masyarakat semakin besar. Seperti mendapatkan upah yang layak 48,6%, mendapat harga barang pokok yang terjangkau 52,2%, harga jual yang pantas untuk hasil pertanian/peternakan 51,2% dan mendapatkan pekerjaan yang layak 52,8%.

“Ketidakpuasan terbesar ada di bidang hukum, masyarakat menganggap penegakan hukum era pemerintah Jokowi tidak tercapai,” bebernya.

Hal yang dianggap tidak tercapai adalah penegakkan hukum yang adil 54,5%, pemberantasan korupsi 55,9% dan bersihnya proyek pemerintah dari korupsi dan nepotisme 62,1%.

Survei yang dilaksanakan pada akhir Mei ini 29 Mei – 7 Juni 2023 ini mengambil total sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi. Adapun Margin of Error (MoE) ± 2,83 persen dengan interval kepercayaan 95 persen.***