Ganjar Janjikan Government Super Apps, Prabowo Justru Singgung Pupuk Langka

KONTEKS.CO.ID – Debat capres meminta capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk menyampaikan program strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan. Dalam kesempatan ini, Ganjar merasa memiliki pengalaman 10 tahun untuk persoalan ini.

“Kebetulan saya punya pengalmaan 10 tahun menangani soal ini, mengajak mereka berpartisipasi sejak awal. Satu menghadirkan mereka dalam setiap musrenbang, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan yang lain termasuk orangtua. kenapa, agar pengambil keputusan, mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan,” ujar Ganjar di KPU pada Selasa, 12 Desember 2023.

Menurut Ganjar, kesetaraan dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat merepresentasikan apa yang diharapkan masyarakat. Misalnya pada pembangunan, masyarakat akan paham sebagai pengguna dan tidak ada lagi protes. 

“Kedua, dari sisi aparaturnya mesti ada kontrol publik, maka kalau saya membuat, pengalaman kami membuat Lapor Gub sebagai satu ruang komplen publik, yang pemerintahan nggak boleh baperan, pemerintah harus menereima seluruh masukan dan kritikan, inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggi yang harus kemudian mengambil alih itu. Sehingga pelayanan bisa jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi,” kata Ganjar.

Program Strategis Anies

Sementara Anies, menyampaikan kalau dirinya lebih memprioritaskan pada pelayanan mereka yang rentan. Penyandang disabilitas, perempuan dan yang terutama ibu hamil, ketiga anak-anak dan lansia. 

“Kemudian pelayanannya, buatkan pelayanan yang transparan dan terukur, pelayanan pemerintah itu tidak ada hal yang baru, semua yang dilayani pemerintah itu hal yang berulang,” kata Anies.

“Jadi kalau disebut masalah itu pasti sudah terjadi sebelumnya, pasti sudah berulang. Lalu apa yang dikerjakan, kami buat dulu pernah di Jakarta yang namanya JAKI, adalah sebuah super app yang semua layanannya ada ukurannya,” ujarnya lagi.

Anies kemudian memberi contoh, bila ada laporan mengenai pohon tumbang, maka akan diberikan arahan kepada jajaran untuk menyelesaikan dalam berapa jam harus selesai. 

“Ketika dikatakan ada laporan tentang peristiwa X maka berapa jam harus beres,” katanya.

Menurut Anies, semua layanan harus dibuat transparan, lalu publik yang melapor akan mengetahui. Kapan dilaporkan dan kapan selesai kapan dengan begitu standarisasi akan bisa terjadi.

 Prabowo Justru Singgung Pupuk

Tapi terkait dengan program strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, Prabowo justru hanya menyinggung soal kelompok rentan. Dan menurutnya, kelompok rentan menurut Prabowo adalah juga petani dan nelayan.

Tak hanya itu, Prabowo justru menyampaikan bagaimana petani di Jawa Tengah kesulitan mendapatkan pupuk. Kata Prabowo, petani di Jawa Tengah ingin pengadaan pupuk dapat disederhanakan.

“Menurut pandangan saya kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan Yang saya dapat setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang bapak luncurkan, ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira bapak mungkin bisa menjawab masalah itu,” katanya.  

Ganjar Singgung Prabowo Mantan Ketua HKTI

Ganjar Pranowo yang diberi kesempatan untuk menanggapi pernyataan calon lain menyampaikan kalau dirinya setuju dengan penggunaan teknologi. Ini juga seperti yang disampaikan Anies Baswedan.

“Terima kasih, jadi menggunakan teknologi yang disampaikan  Pak Anies sudah betul, maka kita sama soal persoalan itu,” kata Ganjar.

Tapi Ganjar justru mengingatkan kepada Prabowo bahwa kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Jawa Tengah. Sebagai mantan ketua HKTI harusnya Prabowo mengetahui hal itu.

“Tapi untuk Pak Prabowo, saya harus mengingatkan Pak. Pupuk langka terjadi di Papua Pak, pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak, Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimatan Timur, termasuk bensin,” katanya.

“Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengigatkan karena bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuk harus bisa sampai dan tepat sasaran. Pada saat yang sama kuota pupuk tidak boleh dibatasi,” kata Ganjar lagi. 

Karena itu, Ganjar menyampaikan kalau dirinya sampai menghubungi Wakil Presiden dan meminta tambahan ketersediaan pupuk di masyarakat. Ini terjadi di seluruh Indonesia, dan menurut Ganjar hal ini yang harus dia kerjakan nanti.***