KONTEKS.CO.ID – Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof. Muradi berpendapat aksi penguntitan, pengawasan atau surveillance oleh anggota Densus 88 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mungkin saja terjadi.
Menurut analisa Prof. Muradi, pengawasan bisa terjadi karena Jampidsus sedang menangani kasus korupsi PT Timah yang memunculkan risiko politik karena diduga melibatkan elite-elite di TNI, Polri, termasuk elite politik.
Karena itu, Muradi menyarankan agar Jampidsus dapat memproses seluruh pelaku dalam kasus korupsi timah.
Selain itu, Muradi mengatakan terjadinya aksi pengawasan sangat mungkin terjadi akibat kurangnya sinergitas lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri. Mereka sampai saat ini punya cara masing-masing dalam menangani kasus.
“Kasus spionase kepada Jampidsus ini seharusnya tidak perlu diperdebatkan atau disalahkan. Ini juga pernah menimpa Pak Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolri,” ujar Prof Muradi yang dihubungi Rabu, 29 Mei 2024.
Muradi menyampaikan bahwa aksi profiling pernah menimpa Kapolri Jenderal Sutarman dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
“Pak Tito dulu sering berganti ponsel dan ganti pengawal,” katanya.
Karena itu Muradi juga berpendapat bahwa Jampidsus Febrie Adriansyah bukan orang yang tidak memiliki kesalahan.
Tentu bila terakit dengan elite politik, juga mereka yang ada di TNI dan Polri. Selain itu, mungkin juga ada upaya untuk mengusik oleh mereka yang terlibat dalam perkara ini.
“Bagi masyarakat sipil, spionase tidak ada salahnya, Ini bisa saling mengungkap bila memang ada kesalahan yang dilakukan lembaga penegak hukum. Hanya saja problem Jampidsus adalah adanya dugaan pemilahan siapa saja yang akan diangkat kasusnya,” katanya.
Tentu juga, bahwal lembaga penegakkan hukum akan terus bersaing untuk meningkatkan prestasi. Terutama dalam menjaga muruah lembaga mereka masing-masing.
“Ini karena jika dibuka kasus timah tersebut, maka akan didapat siapa-siapa saja yang terlibat. Siapa yang masih menjabat dan yang sudah tidak menjabat termasuk data lengkapnya,” katanya.
Ditegaskan Muradi, aksi spionase punya kaitan dengan apa yang dilakukan Jampidsus, terutama bila benar ada dugaan memilah siapa-siapa saja yang akan menjadi tersangka.
“Spionase sama tingkatan bintara. Ini bukan hal yang besar lah apalagi diperdebatkan,” katanya.
Aksi spionase memang harus mendapat izin dari pengadilan. Karena itu, bila dilakukan secara ilegal tentu masuk dalam kategori kegiatan yang melanggar hukum.
“Ada yang terbuka dan yang tertutup terkait spionase. Jika tidak ada izin maka melanggar hukum, kejadian kemarin tersebut juga apakah ada yang memberikan perintah atau tidak,” katanya.
Sementara secara holistik spionase yang melibatkan TNI dan Polri merupakan distorsi masalah. Karena itu, semua lembaga penegak hukum bersinergi dengan baik. Mulai dari TNI, Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"