KONTEKS.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung hingga sodetan ke Banjir Kanal Timur (BKT).
Sebelumnya, normalisasi Sungai Ciliwung di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhambat lantaran terkendala pembebasan lahan.
Hal itu dipastikan Heru setelah bertemu pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada Senin 17 Oktober 2022.
“(Pembahasan) ada kaitannya dengan normalisasi sodetan Kali Ciliwung, Ciawi, Sukamahi, dan seterusnya. Memang master plan penanggulangan banjir yang nanti kami sinergikan,” ujar Heru, Rabu 19 Oktober 2022.
Heru mengatakan, akan menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait pembebasan lahan untuk normalisasi dan sodetan.
“Yang sodetan ya. Ya nanti kami selesaikan, mudah-mudahan bisa selesai. Dalam jangka waktu dekat, saya akan ke Pak Menteri ATR/BPN,” ucap Heru.
Sebelumnya, program normalisasi Sungai Ciliwung terhambat karena terkendala soal pembebasan lahan di bantaran sungai.
“Setelah dicek, masih banyak permasalahan-permasalahan tanahnya, sengketanya, konflik dan sebagainya. Kami hati-hati,” ungkap Ahmad Riza Patria, saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Kamis 13 Oktober 2022.
Kata Riza, program naturalisasi atau normalisasi sungai merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi DKI dengan Pemerintah Pusat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat tugas menyiapkan lahan untuk melebarkan sungai. Sementara, Kementerian PUPR menyiapkan satuan pelaksana (satpel) normalisasi.
“Kami menyiapkan lahan, nanti Pemerintah Pusat yang menyiapkan satpel normalisasi,” ujar Riza.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"