KONTEKS.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta anak buahnya memberikan informasi awal titik-titik rawan banjir hingga kemacetan kepada masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Heru Budi Hartono kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perhubungan (Dishub) saat memimpin apel gabungan penanganan kemacetan lalu lintas di Monumen Nasional (Monas) pada Senin, 24 Oktober 2022.
“Kita ketahui bahwa November, Desember dan Januari bahkan mungkin Februari, kondisi alam kita musim hujan,” ujar Heru Budi Hartono.
“Maka dari itu, mungkin bersama dengan Kepala BPBD, Dirlantas, Dishub bisa lebih awal memberikan informasi kepada masyarakat titik-titik yang rawan genangan sehingga rawan kemacetan,” pinta Heru Budi Hartono.
Nantinya, kata Heru, informasi itu bisa disampaikan melalui kanal resmi Pemprov DKI maupun traffic management center (TMC) milik Polda Metro Jaya sehingga mudah diakses oleh warga.
Heru berharap sinergisitas Pemprov DKI Jakarta khususnya Dishub dengan unsur TNI/Polri tetap terjaga. Selain itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum dan disiplin di lapangan agar dijalankan secara humanis.
Dengan adanya informasi itu, masyarakat bisa memilih bekerja dari rumah atau work from home (WFH) atau tidak.
“Memberikan (informasi) lebih awal itu lebih baik dan saya lihat juga alat-alat dari Dishub memberikan informasi jauh-jauh hari melalui TMC, melalui kanal-kanal resmi DKI sehingga masyarakat bisa memilih yaitu tetap bekerja atau WFH,” ujar Heru.
Sementara, bagi yang tetap bekerja ke kantor dapat bisa memilih jalur yang lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan.
Heru berharap, Pemprov DKI dapat bersinergi dengan stakeholder lainnya dalam mengatasi kemacetan imbas musim hujan di ibu kota.
“Satu yang saya tambahkan adalah tetap sopan santun dalam penegakan disiplin. Tetap disiplin memberikan arahan-arahan kemacetan lalu lintas,” kata Heru.
Heru juga memastikan, pihaknya akan terus berupaya menghadirkan pelayanan transportasi yang terintegrasi untuk memudahkan aktivitas dan mobilitas warga sekaligus mendorong penyelenggaraan transportasi yang berkelanjutan.
“Tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang mengintegrasikan transportasi antarmoda tetapi juga integrasi layanan ticketing, pengurangan U-Turn hingga penerapan jalan satu arah pada jam-jam tertentu adalah beberapa upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan kemacetan lalu lintas dalam dua tahun ke depan,” ujar Heru.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengaku, pihaknya akan melakukan kajian bersama Polda Metro Jaya agar dinamika kemacetan lalu lintas di Jakarta bisa berjalan sesuai rencana.
“Untuk pengurusan hal ini akan kami dalami. Saat ini kami sedang melakukan kajian secara komprehensif, sehingga nanti dari hasil kajian akan didapatkan hasil yang paling optimal untuk kelancaran lalu lintas,” kata Syafrin Liputo.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"