KONTEKS.CO.ID – Koalisi Orang Muda dan Masyarakat Sipil (Kommas) Jakarta mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsin (Pemprov) DKI Jakarta soal pembelian lima unit sepeda motor gede (moge) listrik baru dengan anggaran sebesar Rp6.354.750.0001.
Kendaraan ini dimaksudkan untuk petugas patroli dan pengawalan (Patwal) dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan khususnya untuk pengawalan gubernur terpilih dalam Pilkada 2024.
Kommas Jakarta juga mempertanyakan kebijakan tersebut dan menyerukan transparansi anggaran serta akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, yang dianggapnya boros dan tidak dan tidak rasional.
“Buat apa Moge semahal itu dibeli kalau hanya sekadar gagah-gagahan di depan masyarakat. Ini cerminan gubernur yang tidak merakyat dan kurang paham masyarakat Jakarta,” kata Kommas Jakarta dalam keterangan tertulis yang diterima konteks.co.id, pada Kamis, 28 Maret 2024.
“Kalau hanya sekedar melewati kemacetan kenapa mesti pakai Moge semahal itu. Yang ada sekarang cukup atau beli yang baru tapi tidak mahal dan sebanyak itu,” ujarnya.
Kommas Jakarta menilai, jika ingin menghindari kemacetan di ibu kota, seharusnya tugas sebagai Gubernur untuk bisa mencari solusi dalam mengatasi kemacetan di Jakarta.
“Kalau macet malah seharusnya Gubernur turun mengurai kemacetan karena itu tugasnya sebagai Gubernur,” katanya.
Adapun Kommas Jakarta adalah koalisi dari berbagai kelompok masyarakat sipil dan pemuda yang meliputi:
1. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI Jakarta
2. Komite Pemantau Parlemen (KOPPEL) Jabotabek
3. Indonesia Budget Center (IBC)
4. Gusdurian Jakarta
5. Safnet
6. Abraham Samad Speak Up
7. Forum Islam Progresif (FIP)
8. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DKI Jakarta
9. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik (PPDFI) DKI Jakarta
10. Relawan Pendidikan & Advokasi Pendidikan (REDI) DKI Jakarta
11. Seniman Jalanan Jakarta (SENJA)
12. Suara Muda Kelas Pekerja (SMKP)
13. Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Jabotabek
14. Yayasan Mutiara Maharani (YMM)
15. Jaringan Advokasi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan
16. Jaringan Komunikasi Informasi Lowongan Kerja (JARKOM ILK)
17. Forum Peduli Literasi (FILEM)
18. Keluarga Besar Kampung Jawa (KBKJ) 67
19. Komite Pergerakan Pemuda (KPP) Petamburan
Sebelumnya terberitakan, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menganggarkan pembelian motor gede (moge) listrik senilai Rp6,3 miliar untuk mengawal pejabat kelas VVIP.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, pembelian moge listrik karena Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memiliki mobilitas yang tinggi dalam aktivitasnya.
Karena itu, para petugas yang mengawal juga harus mempunyai daya mobilitas yang tinggi. “Contohnya hari ini, beliau (Heru Budi) dari sini ada kegiatan lanjutan,” kata Syafrin kepada wartawan, Selasa, 26 Maret 2024.
Kemudian, sambung dia, hal ini bisa untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta, Dengan demikian, Pemprov DKI menjadi pihak pertama yang memulai langkah tersebut.
Berdasarkan alasan di atas, ia berharap masyarakat juga secara perlahan nantinya mau mengganti kendaraan bermotornya dengan kendaraan listrik.
“Targetnya kan (mengatasi) kemacetan, polusi udara, itu menjadi domain kami dan kami memberikan sosialisasi juga ke masyarakat. Ini prioritas kita,” katanya.
“Jadi, tidak hanya mendorong ganti, tapi kami sudah mulai. Ayo sama-sama kita mulai demi kualitas udara Jakarta lebih baik,” ujarnya.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"
