KONTEKS.CO.ID – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Selasa (6/9). Tuntutannya, menolak kenaikan harga BBM dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebab, berdasarkan kajian yang dilakukan HMI MPO, kenaikan harga BB) bersubsidi akan mempengaruhi inflasi.
Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail Hasan mengatakan, kenaikan harga BBM ini akan berdampak pada bertambahnya inflasi.
“Perlu diketahui bahwa inflasi yang dialami oleh Indonesia saat ini nyaris menyentuh angka lima persen. Kenaikan sekitar 30 persen harga BBM ini akan mengerek angka inflasi sebesar 3,6 persen, dimana setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen,” jelasnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/9).
Namun, kata Affandi, jika harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, maka inflasi diprediksikan akan tetap bergerak menyentuh angka 6 persen pada akhir tahun 2022 ini.
“Artinya jika inflasi naik 3,6 persen sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi, maka secara total inflasi Indonesia akan mencapai 9,6 persen. Kenaikan inflasi ini akan sangat memberatkan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Affandi menuturkan, kenaikan harga BBM bersubsidi sangat berdampak bagi masyarakat. Terlebih saat ini perekonomian masyarakat masih berada dalam tahap pemulihan pascapandemi.
“Kita sadar betul bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak khususnya yang bersubsidi yaitu pertalite dan solar akan sangat berdampak pada masyarakat. Kami datang ke sini juga untuk menuntut janji manis Bapak Presiden Jokowi, yang berjanji tidak akan menaikan harga BBM sampai berakhir masa pemerintahannya,” kata Affandi.
Sementara itu Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang, Irkham Magfuri Jamas, mengaku merasa janggal terhadap kebijakan kenaikan harga BBM ini. Antara lain, fenomena perusahaan swasta yang menjual harga BBM lebih murah dari Pertamina.
“Kemudian disusul dengan intervensi harga BBM pada perusahaan Vivo, temuan surplus penjualan sebesar Rp35,6 triliun pada neraca dagang minyak bumi negara di tahun 2021. Adanya peningkatan pendapatan negara pada Juli 2022 sebesar 519 triliun atau naik 50,3 persen akibat harga komoditas yang meroket tapi justru malah membuat pengurangan anggaran subsidi,” paparnya.
Irkham menganggap bahwa kebijakan yang dinilai tidak logis ini tergolong dalam pembohongan publik.
“Sehingga dari data-data tersebut, kami menganggap pemerintah sedang melakukan pembohongan kepada publik. Hal ini mengingatkan kami pada statement Rocky gerung bahwa pembuat hoax terbaik adalah pemerintah. Maka atas dasar banyak sekali ketidakadilan yang kami rasakan secara logis dan empiris, kami turun ke jalan menggelar aksi massa,” ungkapnya.
Selaras dengan itu, Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta, Yasri Nurdin menilai, pemulihan ekonomi yang digadang-gadangkan oleh pemerintah hanya sekedar pencitraan.
“Pemerintah mengatakan bahwa sedang fokus pada agenda pemulihan ekonomi nasional tetapi itu hanya sebuah pencitraan publik realitasnya apa? BBM naik, rakyat tercekik,” tuturnya.
Yasri menegaskan, pihaknya menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM.
“Hal ini menandakan bahwa ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Sehingga kami menuntut keras kepada pemerintah agar segara menurunkan harga BBM,” tandasnya.
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"