Pemprov DKI Alokasikan Rp18,96 Triliun untuk Entaskan Kemiskinan, Heru Budi: Tak ada di Kota Lain

KONTEKS.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,96 triliun untuk program pengentasan kemiskinan.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan tersebut tidak ada di kota lain selain Jakarta.

“Alokasi ini tidak ada di kota-kota lain di Indonesia, hanya ada di Jakarta. Besarnya luas biasa Rp18,96 triliun dalam rangka salah satunya mengimpelentasikan SDG-s,” katanya di Jakarta, Selasa 2 Juli 2024.

Menurut Heru, anggaran pengentasan kemiskinan itu salah satunya pengimplementasian program Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam rencana pembangunan daerah.

Salah satu bentuk implementasinya subsidi transportasi umum hingga bantuan makanan tambahan untuk anak-anak.

“Dukungan finansial untuk pendidikan serta kesehatan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan Kartu Jakarta Sehat,” katanya.

Kemudian, kata Heru, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengurangi kelaparan dengan mendorong semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Hal itu melalui berbagai inisiatif seperti praktik pertanian perkotaan atau urban farming.

Kemudian, menjaga stok pangan melalui peranan Badan Usaha Milik Daerah Food Station Cipinang Jaya dan melaksanakan program sembako murah di Kelurahan di Jakarta.

Kata Heru, pihaknya rutin memberikan sembako murah rutin setiap dua hari sekali di berbagai kelurahan.

“Harapannya agar kebutuhan dasar pangan dipenuhi dengan harga terjangkau di tengah melambungnya harga pangan dunia,” ujarnya.
“Sekaligus memastikan semua penduduk memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi,” imbuhnya.

Pemprov DKI Jakarta juga menciptakan kota komunitas yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PBB pada 2018, kata Heru, sebanyak 55 persen populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan.

Menurut perkiraan, angka ini terus meningkat hingga 68 persen pada 2050.

Wilayah perkotaan, lanjut Heru, menjadi daya tarik sebagai tujuan penghidupan, sehingga wilayah perkotaan perlu menerapkan pembangunan berkelanjutan, termasuk Jakarta.

“Kami melakukan berbagai program seperti penataan kampung kumuh, pembangunan rumah susun sederhana, dan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat para prasejahtera untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” jelasnya.

“Jadi Bank DKI tidak melakukan pemindahan warga, ada berbagai tahapan-tahapan atau berbagai alternatif-alternatif adalah merubah kampung kumuh menjadi rumah bertingkat yang terbatas,” sambungnya.

Pemprov DKI juga memperbaiki sarana prasarana dan membangun rumah susun yang cukup besar dan luas.

Jakarta, tambah Heru, terus berkomitmen meningkatkan ruang terbuka hijau hingga 30 persen pada 2030.

Pencapaian ruang terbuka hijau Jakarta pada 2023 sebanyak 5,21 persen dari 3354 hektare.

Hingga kini, Pemprov DKI telah menanam sekitar 287.000 pohon, 138.000 mangrove dan 8,8 juta tanaman sepanjang 2023/2024 guna meningkatkan ruang terbuka hijau.

“Hal ini kami lakukan selama kami menjabat sebagai Pj gubernur, tahun 2023-2024, terutama di daerah yang sebelumnya kekurangan ruang hijau, guna meningkatkan lingkungan perkotaan dan kualitas hidup,” kata dia.

Pemprov DKI Jakarta juga berupaya meningkatkan kelayakan hunian kota.

Caranya, dengan mengendalikan banjir yakni melalui sinergi bersama Kementerian PUPR. Juga melaksanakan percepatan pembangunan tanggul pengaman pantai atau NCICD untuk melindungi pesisir Jakarta dari kenaikan muka air laut.***