Heru Budi Hartono Rapat Bareng 15 Organisasi Internasional, Ada Unesco, WHO Hingga World Bank

KONTEKS.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan tantangan Jakarta setelah nantinya tak lagi menjadi sentral alias tak jadi Ibu Kota Negara.

Hal itu diungkapkan Heru Budi Hartono saat rapat bersama perwakilan 15 organisasi internasional di Plataran GBK, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat 18 November 2022.

Heru mengatakan, Pemprov DKI Jakarta masih menyimpan banyak persoalan di antaranya penurunan muka tanah, pengurangan air tanah, pelayanan air bersih, perubahan iklim dan lain-lain.

Maka itu, dibutuhkan partisipasi aktif dan dukungan dari berbagai pihak untuk menghadapi tantangan itu semua. Tidak terkecuali organisasi internasional untuk bersama menyelesaikannya.

Dikatakan Heru, pertemuan ini juga beragendakan diskusi untuk menggali informasi, mengutarakan ide serta gagasan dan masukan dari para mitra internasional untuk menjadi bahan penentu kebijakan.

Salah satu yang menjadi topik pembahasan terkait kebijakan pemerintah pusat agar DKI Jakarta melakukan peralihan kendaraan menggunakan listrik secara bertahap.

“Ada beberapa organisasi internasional yang tidak asing. Terutama terkait dengan program perubahan iklim dan fokus pada pengurangan emisi gas buang, food waste, transportasi berbasis listrik. Sekarang kita bertemu lagi sejauh mana kerja sama itu berkembang dan memberikan masukan kepada kami,” katanya, Jumat (18/11).

Pada kesempatan itu, Heru mendengarkan pandangan dan pendapat dari para perwakilan organisasi internasional, termasuk dalam menyikapi Jakarta ketika tidak menyandang status sebagai Ibu Kota Negara (IKN).

“Bagaimana kita nanti merestorasi, merubah tatanan tata kota menjadi sesuatu yang tumbuh, itu butuh masukan. Ini tantangan besar bagi Jakarta dan saya. Selain persoalan iklim dan transportasi, Jakarta harus hidup. Jakarta harus berjuang tanpa embel-embel sebagai Ibu Kota,” terangnya.

“Misalnya ibu kota pindah ke IKN, ini tantangan besar bagi Jakarta. Selain tadi iklim, transportasi dan lain-lain,” kata Heru.

Dikatakan Heru, Jakarta harus tetap hidup meski ibu kota pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Menurutnya, Jakarta harus tetap tinggi dari segi pendapatan hingga unsur lainnya.

Heru mengatakan, meski tak lagi berstatus ibu kota negara, Pemerintah Provinsi harus terus memutar otak untuk terus maju sebagai kota metropolitan.

Salah satunya caranya, dengan menampung seluruh saran dari mitra internasional.

“Nah, itu kan perlu masukan-masukan bapak-bapak. Jika presiden sudah mulai bertugas di sana, Jakarta juga harus bisa berjuang tanpa embel-embel sebagai ibu kota. Ini perlu masukan, ide-ide,” ujar Heru.

Dalam rapat itu, hadir perwakilan dari UNESCO, WHO, UNDP, World Bank Country Director for Indonesia, Country Manager for IFC, Southeast Asia Director for ITDP, hingga Country Director for World Resources Institute (WRI) Indonesia.***