KONTEKS.CO.ID-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunda penerapan tarif baru ojek online yang awalnya direncanakan mulai berlaku hari ini, 14 Agustus 2022.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno mengungkap alasan penundaan tersebut untuk memaksimalkan sosialisasi tarif baru lantaran aturan ini baru bagi seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, penambahan waktu sosialisasi ini juga berdasarkan atas masukan dari berbagai pihak.
Tarif baru dikabarkan akan diberlakukan mulai pada 29 Agustus 2022.
Harapannya dengan adanya sosialisasi 25 hari kalender sejak ditetapkannya KM Nomor KP 564 Tahun 2022, pemberlakuan tarif baru ini dapat dilaksanakan dan dipedomani oleh aplikator.
Hal ini diharapkan dapat sesuai dengan ketentuan PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk menjamin keselamatan penumpang.
“Mengingat moda angkutan ojol berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pemberlakuan efektif aturan ini ditambah menjadi paling lambat 25 hari kalender,” ujar Hendro, dikutip rekan media
Pada kesempatan lainnya, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda menilai kenaikan tarif baru ojek online yang ditetapkan Kemenhub dapat meningkatkan inflasi nasional.
“Biaya transportasi yang kemungkinan meningkat bisa menyebabkan inflasi secara umum. Inflasi transportasi per Juli 2022 sudah cukup tinggi, di mana secara year on year sudah di level 6,65 persen, tertinggi kedua setelah makanan, minuman, dan tembakau,” ujar Nailul
Kenaikan tarif ojek online ini dikhawatirkan memicu masyarakat untuk menggunakan moda transportasi lain, atau bahkan menggunakan kendaraan pribadi yang memicu kemacetan.
Nailul juga mengungkan kenaikan tarif ini dalam hukum ekonomi akan menyebabkan penurunan permintaan oleh konsumen. Harga menjadi naik dan permintaan konsumen menurut.
Hal tersebut kontradiktif dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan driver. Pasalnya, pendapatan mitra driver akan menurun akibat menurunnya permintaan konsumen.
Selain itu, kenaikan biaya ojol bisa mendatangkan efek lain kepada mitra UMKM, misalnya industri makanan dan minuman yang dikhawatirkan akan menaikkan harga.
Nailul berpendapat pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penerapan aturan baru ini.
“Jangan juga, kebijakan ini menimbulkan perang harga antar platform yang akan membuat industri tidak sehat,” ujar Nailul menambahkan.
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"