Pemprov Jabar Tunda Bantuan Pembangunan Masjid di Lahan SDN Pondok Cina 1 Depok

KONTEKS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya memutuskan menunda memberikan bantuan untuk membangun Masjid Agung Margonda di lahan SDN Pondok Cina 1, Depok yang menimbulkan polemik.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, Indra Maha mengatakan, situasi dan dinamika sosial yang terjadi belakangan ini belum memungkinkan dilakukan alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid.

“Pemda Provinsi Jabar akan menunda proses bantuan pembangunan Masjid Margonda,” ujar Indra, dalam keterangannya, dikutip Senin 12 Desember 2022.

Bahkan, kata Indra, tidak menutup kemungkinan bantuan itu dibatalkan tidak hanya ditunda lantaran polemik pembangunan masjid di lahan SDN Pondok Cina 1.

“Tidak menutup kemungkinan bantuan tersebut akan dibatalkan,” kata Indra.

Indra mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pemerintah Kota Depok agar mengedepankan pendekatan dialogis untuk mencari solusi terbaik dalam proses alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid.

Hal itu dilakukan agar alih fungsi lahan di SDN Pondok Cina 1 tak menjadi masalah baru, utamanya terhadap siswa dan kegiatan belajar mengajar.

“Semua pihak harus menghindari hal-hal yang berpotensi menghadirkan benturan-benturan sosial agar kondusivitas Kota Depok terjaga,” ucapnya.

Pemerintah Kota Depok diminta agar menghormati upaya hukum yang dilakukan warganya.

“Jika ada upaya hukum yang dilakukan oleh warga, hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemda Kota Depok untuk menunda dulu alih fungsi lahan tersebut sampai keluar keputusan hukum yang tetap,” kata dia.

Sebelumnya Konteks.co.id memberitakan, Wali Kota Depok Mohammad Idris pernah menyebutkan jika perencanaan alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 untuk pembangunan Masjid Agung berawal dari permintaan Ridwan Kamil.

Menurut Idris, permintaan Ridwan Kamil itu berdasarkan keluhan masyarakat Kota Depok yang menyebutkan susah mencari masjid di Jalan Raya Margonda.

“Pak Gubernur ingin sekali mengakomodir bersama orang-orang Depok yang selalu sampai laporannya ke provinsi, bahwa orang Depok katanya kalau pulang kerja itu susah nyari masjid untuk salat,” ujar Idris, kepada wartawan, Selasa 15 November 2022.

Kemudian, kata Idris, Ridwan Kamil memerintahkan untuk mencarikan lahan kosong yang strategis untuk pembangunan masjid agung.

Kata Idris kepada Ridwan Kamil, harga lahan di Margonda sudah di atas Rp30 juta per meter.

“Makanya saya disuruh nyari tanah, saya bilang Pak Gubernur sekarang tanah di Margonda sudah di atas Rp30 juta per meter, enggak bisa beli pakai APBN,” ungkap Idris.

Idris mengatakan Ridwan Kamil meminta aset Pemkot Depok yang bisa dialihfungsikan untuk pembangun masjid tersebut.

Pemkot Depok kemudian mendapati satu-satunya lahan di Jalan Margonda yang bisa dialihfungsikan hanya SDN Pondok Cina 1.

“Terus katanya (Ridwan Kamil) cari pakai aset pemerintah atau tanah negara, ini arahan beliau. Nah, kami cari dan dapat itu (SDN Pondok Cina 1),” ujar Idris.

Namun, pernyataan Wali Kota Depok, Mohammad Idris terkait rencana alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 untuk pembangunan masjid agung langsung diklarifikasi Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan, pernyataan Idris terkait alih fungsi lahan merupakan permintaan dirinya merupakan kesalahan persepsi dan harus diluruskan agar tidak terjadi mispersepsi.

Menurut Ridwan Kamil, Pemprov Jawa Barat hanya menampung aspirasi masyarakat dan siap menganggarkan jika pemerintah kota membutuhkan fasilitas umum apapun, termasuk rumah ibadah seperti yang diajukan Pemkot Depok.

Namun, Pemkot Depok memiliki tugas untuk menyediakan lahannya dengan cara yang baik dan aman.

Sejauh ini, kata Kang Emil, Pemkot Depok selalu menyampaikan bahwa proses penyediaan lahan telah berlangsung aman terkendali.

“Selama ini pihak Pemprov dilapori pihak Pemkot Depok bahwa lahan sudah aman terkendali dan sudah akan ada rencana relokasi untuk Sekolah Dasar tersebut,” kata dia, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Kamis 17 November 2022.

Namun pada kenyataannya, proses relokasi sekolah dasar untuk pembangunan masjid justru terjadi polemik. Para orangtua murid tidak setuju dengan langkah Pemkot yang malah memindahkan anak mereka ke sekolah lain demi melancarkan proyek itu.

Menurut Ridwan Kamil, dia pernah bertanya mengapa sekolah itu dipilih menjadi tempat berdirinya masjid agung.

“Dijawab oleh tim Pemkot Depok, bahwa situasi lalu lintas sudah sangat padat dan rawan kecelakaan bagi anak-anak SD bersekolah di sana,” tulis Emil.

Ridwan Kamil menegaskan, proses penyediaan lahan harus clean and clear dan semua pihak harus menerima serta tidak ada yang merasa dirugikan.

“Jika tidak, maka niat membangun masjid bisa pindah lokasi atau bisa juga tidak jadi dibangun atau dibatalkan,” kata dia.***