KONTEKS.CO.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, berharap polemik di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menghentikan pengusutan kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Ditjen Minerba, Kementerian ESDM.
Karena menurutnya, pengungkapan kasus korupsi tukin di Ditjen Minerba Kementerian ESDM merupakan langkah awal yang baik bagi KPK, untuk mengusut tuntas kasus-kasus besar lainnya di lingkungan Kementerian ESDM.
“Sekarang saja sudah nampak ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menghalang-halangi proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi dana Tukin,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Jumat 14 April 2023.
Anggota Komisi VII DPR RI ini menambahkan, sejak kasus Tukin masuk di KPK, selanjutnya mulai ditemukan kasus baru lainnya.
“Seperti adanya kebocoran dokumen pemeriksaan oleh Ketua KPK (Firli Bahuri) sampai dugaan korupsi PNBP terkait usaha penambangan batu bara,” jelasnya.
Atas dasar itu Mulyanto minta KPK tidak setengah hati membongkar kasus ini. Dan ia meminta KPK jangan asik bermain di kasus-kasus kecil sementara kasus lainnya tidak diusut tuntas.
“Kita berharap KPK terus merangsek ke tengah, pada wilayah potensi korupsi yang lebih besar seperti penyimpangan penerimaan PNBP batubara dan mineral lainnya. Tentunya kita tidak ingin kalau KPK berhenti hanya pada kasus korupsi tunjangan kinerja ini saja,” paparnya.
Mulyanto menilai potensi penyimpangan dalam pengelolaan mineral dan batubara sangat besar, karena Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tahun 2021 saja sebesar Rp75 triliun, sedangkan PNBP tahun 2022 melonjak menjadi Rp183 triliun.
“Ini yang membuat APBN kita terus surplus, apalagi pada saat harga komoditas ini tinggi. Padahal penerimaan negara ini belum maksimal,” jelasnya. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"
