KONTEKS.CO.ID – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menolak permintaan China untuk menjadikan APBN sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung (KCJB). Ia mengingatkan pemerintah akan resiko tinggi dari penjaminan APBN untuk proyek KCJB tersebut.
“Saya tidak setuju dengan skema itu,” tegas Lasarus kepada wartawan, Selasa 18 April 2023.
Menurut Politikus PDIP ini, ada skema pengembalian hingga konsesi dalam proyek KCJB ini yang akan berdampak pada resiko tinggi bagi APBN itu sendiri. Sehingga pemerintah harus tegas dalam menghadapi permintaan China tersebut.
“Pemerintah Indonesia sudah biasa melakukan pinjaman luar negeri untuk berbagai kegiatan pembangunan di Indonesia, dan harusnya skema pengembaliannya seperti apa dibicarakan dari awal. Tidak seperti sekarang, ketika keretanya sudah selesai, baru dibicarakan skema utang,” paparnya.
Dalam proyek KCJB ini ia menilai pemerintah kurang cermat karena tidak mengantisipasi munculnya tuntutan pemerintah China akan jaminan APBN dan kenaikan bunga pinjaman dari 2 persen menjadi 3,4 persen.
“Pemerintah kita menurut saya tidak cermat di awal, sehingga membuat China berani menekan kita untuk meminta jaminan dari APBN,” jelasnya.
Sebelumnya, China meminta pemerintah Indonesia menjadikan APBN sebagai jaminan utang proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang diberikan China Development Bank sebesar US$560 juta atau Rp8,3 triliun. Dana pinjaman tersebut untuk membiayai cost overrun KCJB sebesar Rp17,8 triliun. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"
