KONTEKS.CO.ID – Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga mantan Wamenkumham Denny Indrayana menulis surat terbuka kepada Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri terkait dengan proses hukum yang banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024.
Surat terbuka ini ditulis Denny Indrayana bersamaa dengan Hari Lahir Pancasila atau Bulan Bung Karno. Denny Indrayana menyampaikan, Megawati sebagai negarawan tentu akan selalu mengedepankan kepentingan bangsa.
“Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari Pancasila, Selamat Bulan Bung
Karno. Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa,” kata Denny Indrayana dalam keterangannya pada Jumat, 2 Juni 2023.
Denny Indrayana kemudian menyampaikan terkait dengan sikap Megawati sebagai negarawan. Bahwa terbukti pada Pemilu sebelumnya Mega justru mencalonkan Joko Widodo meski bisa maju sendiri. Juga memutuskan memilih Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, meski sebenarnya bisa memutuskan mencalonkan Puan Maharani.
“Terbukti di 2004 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih
Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani. Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda,” katanya lagi..
Dalam surat terbukanya, Denny Indrayana juga menyampaikan rasa risaunya terhadap kondisi hukum saat ini. Proses hukum sudah banyak bercampur dengan strategi politik pemilu. Dengan keadaan ini, Denny Indrayana kemudian membawa isu hukum ini ke ruang publik.
“Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif,” kata Denny Indrayana.
Dalam surat terbukan kepada Megawati, Denny Indraya menyampaikan niatnya untuk terus mengawal MK karena sikapnya itu justru dikaitkan dengan wacana politik yang bisa saja berakibat penundaaan pemilu. Denny Indrayana yakin Megawati sebagai seorang negarawan akan tetap menolak jabatan presiden tiga periode atau penundaan pemilu.
Menurut Dennya Indrayana, siasat itu juga masuk dengan cara merusak kedaulatan partai. Denny Indrayana kemudian mengingatkan hal ini kepada Megawati, agar cukup Orde Baru saja yang mengganggu PDI melalu Tangan Soerjadi.
“Niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu. Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi,” katanya.
Denny Indrayana kemudian menyinggung bagaimana KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat, padahal bukan anggota partai tersebut. Dan itu bukan menjadi konflik internal karena gangguan dilakukan pihak eksternal. Kata Denny Indrayana, KSP Presiden Jokowi yang akan mengambil alih partai orang lain.
“Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa. Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan,” katanya.
Berikut isi lengkap surat terbuka Denny Indrayana kepada Megawati Soekarnoputri:
Yth. Ibu Megawati Soekarnoputri,
Assalamu’aikum Warahmatullah Wabarakatuh, Merdeka, Salam Pancasila!
Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari Pancasila, Selamat Bulan Bung
Karno.
Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa.
Terbukti di 2004 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih
Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani.
Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau
terbuka, tapi pemilu yang tertunda.
Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan
strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak
diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.
Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional
tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu.
Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras.
Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi.
Saat ini, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota
Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil
alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.
Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa
menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres
yang dirugikan.
Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu
Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius
dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita
semua sebagai bangsa.
Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar
konsitusi.
Melbourne, 2 Juni 2023.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"