Tanggapi Putusan MK, PDIP Usul Kajian Objektif Pelaksanaan Sistem Pemilu Terbuka Pemilu 2024

KONTEKS.CO.ID – PDIP langsung merespons putusan MK yang menolak gugatan perkara sistem pemilu.

Dalam gugatan ini, PDIP termasuk parpol yang mendukung perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut parpolnya belum berencana menempuh upaya di parlemen untuk merevisi Undang-undang Pemilu agar sistem demokrasi di Indonesia bisa menerapkan proporsional tertutup.

“Kami akan melakukan dialog yang pertama ialah melakukan kajian-kajian terlebih dahulu. Bagaimana praktik antara pemilu proporsional terbuka dan tertutup tersebut,” ujar Hasto saat konferensi pers secara daring, Kamis 15 Juni 2023.

Hasto mengatakan kajian yang diperoleh itu nantinya bakal dijadikan semacam penggalangan opini terhadap sistem terbaik yang perlu ditetapkan di Indonesia.

Menurut Hasto, kajian-kajian ini akan lakukan terlebih dahulu, penggalangan opini untuk mendapatkan dukungan dari para pakar yang melihat secara jernih bangsa dan negara. Sistem apa yang cocok untuk di Indonesia.

“Dari pertimbangan hakim MK, kami bisa menyadari kedua sistem tersebut masing-masing mengandung plus dan minusnya, tetapi bagaimana kita memperkuat hal-hal yang positif dan di sisi lain memperkuat, memperlemah hal-hal yang negatif. Itu nantinya akan dilakukan oleh PDIP sebelum mengambil keputusan terkait dengan bidang Pemilu,” ujarnya.

Selain kajian, kata Hasto, PDIP lebih dahulu melihat evaluasi pelaksanaan proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Terutama, demi melihat hasil dari sistem itu untuk menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas.

Menurut dia, ke depan harus ada kajian objektif terlebih dahulu apakah betul di dalam sistem pemilu proporsional terbuka itu menghasilkan caleg dengan kapasitas leadership yang jauh lebih hebat dari sistem proporsional tertutup.

“Bagaimana dengan kedisiplinan di anggota dewan, bagaimana dengan kemampuan legislatif di dalam mendorong suatu agenda kemajuan melalui politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan,” ujar pria kelahiran Yogyakarta itu.

Terlebih lagi, Hasto mengungkapkan kekhawatiran dari pelaksanaan pemilu yang menggunakan proporsional terbuka dengan kuatnya modal dari sistem tersebut.

“Kami sangat mengkhawatirkan apa yang terjadi di Eropa Barat, di Amerika Serikat dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Tiongkok, dan beberapa negara yang mengadapsi sistem proporsional secara kombinasi seperti Jerman, untuk melakukan studi komparatif terlebih dahulu, karena di dalam proses penempatan jabatan-jabatan legislatif diperlukan sumber kapital yang sangat besar agar seseorang terpilih” ujar dia. ***