KONTEKS.CO.ID – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, meminta politikus Partai Demokrat (PD) Denny Indrayana untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya soal isu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sistem pemilu tertutup.
Denny Indrayana menyampaikan mendapatkan informasi A1 MK akan memutuskan terkait sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
“Ya dari kami justru Mahkamah Konstitusi harus menanggapi apa yang disampaikan Denny Indrayana tersebut, karena prejudice itu tidak perlukan,” kata Hasto dalam konferensi persnya melalui zoom atau secara virtual, Kamis 15 Juni 2023.
“Dan yang bersangkutan juga harus mempertanggungjawabkan atas pernyataan-pernyataannya tidak disertai dengan bukti dan apa yang disampaikan oleh saudara Denny Indrayana tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan di depan publik,” sambungnya.
Hasto menegaskan, seharusnya tidak boleh ada pihak, apalagi selain politisi juga dikenal publik berstatus sebagai akademisi, menyampaikan pernyataannya dengan penuh muatan politis.
“Tidak boleh seseorang menyampaikan informasi kepada publik yang penuh muatan politik penuh dengan kepentingan politik yang dibungkus oleh identitas dari pak Denny sebagai seorang akdemisi ini tak boleh dilakukan,” tuturnya.
Untuk itu, ia menyampaikan, PDIP mendorong MK untuk menanggapi secara khusus apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana, dan menekankan tuduhan itu adalah hal yang tidak benar.
Apalagi, kata dia, Denny harus mempertanggungjawabkan pernyataannya yang disebut bersumber dari sumber terpercaya atau A1.
“Yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk menyampaikan dari mana informasi yang konon katanya A1 itu ternyata tidak terbukti dan itu justru membelah dari beberapa aspek-aspek yang ada di Mahkamah Konstitusi tersebut,” ujarnya. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"