KONTEKS.CO.ID – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bakal dituntut mundur melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Penganggasnya adalah sejumlah politisi senior Partai Golkar yang mengatasnamakan eksponen pendiri Partai Golkar.
Manajemen kepemimpinan Airlangga Hartarto dan arah Partai Golkar yang tidak jelas menjelang Pemilu 2024, menjadi alasan utama untuk menggantikan ketum Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, politikus senior Golkar Zainal Bintang dan puluhan kader Partai Golkar yang akan menggagas Munaslub.
“Kami sudah tahu kok, tinggal PAN yang bisa berkoalisi. (Elektabilitas) PAN punya 7 persen, Golkar punya 14 persen, kalau digabung 21 persen. Kalau bergabung, maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah,” ujar Lawrence dalam keterangan pers di Hotel Sultan pada Rabu, 12 Juli 2023.
Posisi Airlangga sebagai bakal calon presiden untuk Pemilu 2024, hingga kini belum ada pergerakan yang baik. Karena itu, eksponen pendiri Partai mendorong segera digelar Rapimnas dan dilanjutkan dengan Munaslub.
“Menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar,” ujar Lawrence.
“Kita yang waras, yang sehat, yang bisa berfikir, kita ini dianggap orang bodoh. Tidak berhitung, tidak mengerti politik. Jadi kalau begitu motifnya apa, Pak Airlangga hanya mengulur-ngulur waktu saja sampai waktunya habis, supaya dia selamat. Tunggu dulu, beliau diputuskan dalam munas dan rapim senagai capres dan cawapres, maka kita akan menuntut pertanggungjawaban,” katanya.
Kata Lawrence, dengan masalah yang terjadi saat ini, Airlangga terkesan membuang badang dan lepas dari tanggung jawab. Airlangga tidak bisa mensepelekan masalah ini.
“Dia harus tanggung jawab. Apalagi dalam rapimnas kemarin, Pak Airlangga dapat mandat untuk memilih capres cawapres dan membentuk koalisi. Itu sudah tidak benar, “ katanya lagi.
DItegaskan lagi, bahwa Airlangga telah melanggar konstitusi partai dan harus bertanggung jawab. Apalagi terkait dengan penetapan dirinya sebagai calon presiden.
“Jadi ini juga hal yang perlu kita kritisi. Dan ini kita amati sudah cukup lama. Jadi bukan satu dua hari,” ujarnya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"