KONTEKS.CO.ID – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Partai menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Menurut Hasto, Presiden Jokowi diberikan hak prerogatif dan dalam memilih menteri tentunya melewati keputusan yang matang.
“Terkait dengan siapa yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, itu merupakan bagian dari hak prerogatif presiden yang dihormati oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto menjawab wartawan di sela-sela pelatihan juru kampanye (jurkam) pemenangan Ganjar untuk Pilpres 2024 di Inews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 17 Juli 2023.
Meski demikian, Hasto melihat pelantikan ini di luar kebiasaan Presiden Jokowi yang biasanya melaksanakan agenda penting pada Rabu Pon.
“Yang istimewa dari pelantikan menteri dan wakil menteri kali ini serta wantimpres, mengapa hari Senin? Padahal biasanya Pak Presiden Jokowi itu hari Rabu. Nah, sehingga itulah yang harus dicari jawaban,” kata Hasto.
Saat ditanya bagaimana sikap PDIP atas langkah Presiden Jokowi mengangkat Budi Arie yang merupakan representasi organ sukarelawan, Hasto menilai hal itu tak ada masalah. Hasto menilai sukarelawan merupakan rakyat Indonesia juga.
“Apalagi juga telah berjuang, ya, di dalam pemenangan Presiden Jokowi dan oleh presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri, ya, tentu saja ya PDI Perjuangan menghormati keputusan dari Presiden,” kata Hasto.
Hasto juga menjawab pertanyaan apakah pengangkatan Budi Arie sebagai bentuk Presiden Jokowi mendukung Prabowo. Sebab, Budi Arie disebut-sebut mendukung Prabowo.
Hasto menegaskan dukungan dari organ sukarelawan Projo sampai saat ini masih ambigu.
“Buktinya ada Projo dari Jawa Barat, ya, memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Dukungan ini, kan, belum final,” kata Hasto.
Terlepas dari itu, lanjut Hasto, PDIP menilai pengangkatan Budi Arie demi mengisi kekosongan jabatan Menkominfo. Dengan adanya menteri definitif, PDIP berharap sang menteri bisa mempercepat suatu pembangunan infrastruktur berkaitan dengan sistem telekomunikasi nasional.
“Agar kita berdaya saing dengan negara-negara lain,” tandas Hasto.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
