Saat Romo Benny Bacakan Puisi Kemanusiaan di Diskusi 27 Juli 1996

KONTEKS.CO.ID – Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny, mendorong kepada pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berani menyampaikan bahwa peristiwa 27 Juli 1996 merupakan kejahatan kemanusiaan.

Dalam diskusi yang digelar Strategi Institute dengan tema 27 Juli 1996, Sejarah dan Perjuangan Demokrasi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia Melawan Rezim Penindas, Romo Benny menyapaikan bahwa penting ada pengakuan dari para pelakunya.

Negara tidak boleh selalu menutupi kejahatan kemanusiaan dengan pemberian kompensasi tanpa adanya pengakuan dari pelakunya. Ini membuat generasi muda kita tidak mengetahui peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kajahatan kemanusiaan.

“Ini harus diakui oleh orang yang melakukan itu. Kita nggak pernah mengakui bahwa ini sebenarnya adalah kejahatan kemanusiaan. Bila ada pengakuan, baru ada pemulihan terhadap korban,” katanya.

Dalam diskusi ini, Romo Benny juga membacakan puisi pendek:

Luka menanah dan menetes 

Tak akan berakhir

Karena sejarah kelam tak pernah diingat

Memori pendek tak pernah jadi ingatan kita

Karena kita bangsa pelupa

Bangsa yang melupakan peristiwa keji

Dan peristiwa keji itu, seolah-olah antara ada dan tiada

Kesadaran palsu ditanamkan

Sehingga kita tak pernah bersuara lagi

Karena kita tak pernah memiliki kesadaran

Hanya satu kata, mari kita lawan

Dan hanya satu kata, kita harus merombak tanpa merusak

Dan itu adalah pilihan bagi para pejuang kemanusiaan

Romo Benny juga menekankan bahwa rekonsiliasi yang sempurna memerlukan permintaan maaf dan pengakuan dari pelaku kejahatan kemanusiaan.

Menurutnya, penutupan kasus kejahatan kemanusiaan selama ini hanya dengan memberikan kompensasi tanpa pengakuan dari pelaku. Ini membuat generasi muda kehilangan pemahaman tentang peristiwa-peristiwa tersebut.

“Ini harus diakui oleh orang yang melakukan itu. Kita nggak pernah mengakui bahwa ini sebenarnya adalah kejahatan kemanusiaan. Bila ada pengakuan, baru ada pemulihan terhadap korban. Jadi penyelesaian kita itu selalu menutup luka itu,” katanya.

Diskusi ini juga membahas pentingnya kesadaran kritis bagi masyarakat sipil dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus hak asasi manusia. Romo Benny berharap agar pemerintahan Pak Jokowi dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan hak-hak korban dengan pengakuan dan penyesalan dari pelaku kejahatan kemanusiaan ini.

Hadir sebagai narasumber adik dari Megawati Soekarnoputri, Sukmawati Sukarnoputri, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny, Wakil Ketua Umum Gerakan Bhineka Nasionalis (GBN) Bob Randilawe, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dan aktivis Pro Demokrasi Ahmad Robert Rusmiarso.

Dalam pembukaan diskusi, Bob Randilawe yang saat itu adalah Ketua Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) mengingatkan kembali bahwa peristiwa 27 Juli 1996 atau peristiwa Kudatuli, menjadi simbol perlawanan terhadap kesewenangan rezim Orde Baru. 

Dokumen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan bahwa Sabtu Kelabu itu menewaskan lima orang dan melukai 143 korban di dalam dan luar gedung. Sebanyak 23 orang dinyatakan hilang dan 124 pendukung Megawati ditangkap.

“Hingga saat ini, penyebab utama kerusuhan yang menyebabkan banyak orang meninggal dan hilang itu belum sepenuhnya diketahui,” katanya.***