KONTEKS.CO.ID – Presiden Joko Widodo tanggapi santai kritikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal kegagalan program Food Estate atau lumbung pangan.
Presiden Jokowi menyampaikan, membangun food estate itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Sebab saat ini semua kawasan, bahkan semua negara mengalami krisis pangan.
“Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum sekarang ini, masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis,” kata Jokowi usai hadiri acara Hari Peringatan Konstitusi dan HUT MPR RI ke-78 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023.
Selain gandum, menurut Jokowi, mengenai persoalan beras juga menjadi masalah kekinian. Untuk itu, adanya cadangan pangan sangat diperlukan.
“Itu cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau melimpah betul, nggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan,” kata Jokowi.
Namun, ia menegaskan, dalam rangka melaksanakan Food Estate itu tidak semudah yang dibayangkan.
“Sehingga dalam rangka kesana kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak atau Ibu bayangkan,” kata Jokowi.
Menanam Tidak Selalu Berhasil
Jokowi menjelaskan, yang dimaksud tak mudah itu misalnya ketika menanam tidak selalu berhasil.
“Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Humbang Hasundutan, tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik. Belum baik. Agak lebih baik,” katanya.
“Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun lupa kan,” imbuhnya.
Kritikan PDIP
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan program food estate sebenarnya senafas dengan platform PDIP untuk mewujudkan Indonesia daulat pangan.
Hanya saja, menurut Hasto, ada yang salah dari implementasi program Presiden Jokowi yang diampu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut. Padahal kata dia, program food estate sudah bagus.
“Jadi kebijakan dari bapak presiden itu bagus, hanya implementasinya. Sama dengan infrastruktur itu bagus, implementasinya baik. Nah di sini kebijakannya bagus, implementasinya tidak baik karena ada vested of interest,” kata Hasto. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
