KONTEKS.CO.ID – Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyampaikan bahwa bakal Capres Anies Baswedan telah memilih Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Cawapresnya.
Pilihan Anies itu terjadi pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat.
Saat itu Anies mengajak Ketum AHY “menjemput takdir” sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS.
“Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8,” kata Harsya dalam keterangannya, Kamis 31 Agustus 2023.
Secara formal, kemudian kata Harsya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi 6 butir kesepakatan.
Pada 12 Juni 2023 Anies menghubungi AHY dan mengatakan “Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY”.
Akhirnya, pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya.
Anies sendiri menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya.
Namun, kata Harsya, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.
Keputusan Surya Paloh
Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies. Keputusan itu tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.
Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.
“Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.
“Dengan rentetan peristiwa tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” kata Harsya. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"
