PP Muhammadiyah Minta Jokowi Batalkan Proyek Rempang Eco City, Sebut Payung Hukumnya Bermasalah

KONTEKS.CO.ID – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City yang menimbulkan kerusuhan beberapa waktu belakangan.

Menurut PP Muhammadiyah, kerusuhan warga yang menolak proyek Rempang Eco City tersebut menyebabkan trauma anak-anak di tempat itu.

Permintaan agar pemerintah mencabut PSN Rempang Eco City itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah Busyro Muqoddas.

“Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai PSN,” ujar Busyro Muqoddas dalam keterangan tertulis, Rabu 13 September 2023.

Menurut Busyro, Rempang Eco City merupakan PSN yang sangat bermasalah. Sebab, payung hukumnya baru sah pada 28 Agustus 2023 lalu.

Yakni, Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN.

“Proyek ini tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak,” kata Busyro.

Selain itu, dalam setiap pembangunan PSN di Indonesia selalu terjadi mobilisasi aparat secara berlebih untuk berhadapan dengan masyarakat.

“Dalam PSN, pengadaan tanahnya terindikasi kerap merampas tanah masyarakat yang tidak pernah diberikan hak atas tanah oleh pemerintah,” ujarnya.

Tidak hanya PSN Rempang Eco City, Busyro juga meminta Jokowi mengevaluasi pembangunan PSN lainnya tanpa memedulikan hak-hak warga setempat.

“Presiden juga didesak untuk mengevaluasi dan mencabut PSN yang memicu konflik dan memperparah kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Kerusuhan Demo Rempang Eco City

Sebelumnya, demonstrasi damai Aliansi Gabungan Masyarakat Melayu merusak kantor BP Batam pada Senin, 11 September 2023.

Bahkan salah satu ruangan di kantor tersebut terbakar akibat terkena lemparan molotov.

Beruntung api dapat segera padam. Namun aksi anarkis warga yang merusak kantor BP Batam tidak dapat direda.

Terlihat fasilitas umum dan juga kantor Bank Mandiri rusak karena terkena lemparan batu. Banyak korban terluka akibat aksi warga.

Bahkan sejumlah petugas Ditpam BP Batam dan anggota Brimob Polda kepri sempat dikeroyok massa.

Mereka adalah personel dari Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam dan pihak Kepolisian.

Solidaritas Masyarakat Melayu dari berbagai daerah ini melakukan aksi damai untuk menyuarakan penolakan relokasi masyarakat dari 16 titik kampung tua di Pulau Rempang – Galang.

Rencana relokasi itu merupakan imbas masuknya investasi bernilai puluhan triliun untuk pembangunan pabrik kaca nomor dua terbesar di dunia.

Investasi asal China itu konon akan menggunakan lahan seluas 17.000 hektare di Pulau Rempang, Kota Batam.

BP Batam, selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat sudah menawarkan rumah tipe 45 kepada setiap kepala keluarga (KK) yang terdampak relokasi.

Namun, penawaran ini masih ditolak masyarakat yang dominan suku Melayu di Pulau Rempang – Galang.***