KONTEKS.CO.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebut konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, seharusnya dapat selesai dengan jalan musyawarah mufakat.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meminta pemerintah mengutamakan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang.
“PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah (syura’) dan menghindarkan pendekatan koersif,” kata Yahya Cholil Staquf menukil Antara di Jakarta, Jumat 15 September 2023.
Menurut Gus Yahya, persoalan di Rempang dan Pulau Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan.
Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris. Tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya.
Lantaran itu, PBNU meminta agar pola komunikasi dari pemangku kebijakan terkait kepada masyarakat harus dibenahi guna meminimalisir gesekan yang terjadi.
“PBNU mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki pola-pola komunikasi dan segera menghadirkan solusi penyelesaian persoalan ini,” ujarnya.
“Dan memastikan agar kelompok yang lemah (mustadh’afin) dipenuhi hak-haknya, serta diberikan afirmasi dan fasilitasi,” imbuhnya.
PBNU juga mendorong pemerintah pusat dan daerah lebih meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya proyek strategis nasional dan kemaslahatannya bagi masyarakat umum.
“Serta memastikan tidak adanya perampasan hak-hak serta potensi kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam,” katanya.
Senada dengan PBNU, Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan masalah di Pulau Rempang seharusnya selesai dengan pikiran tenang dan hati yang lapang.
“Seharusnya masalah bisa selesai dengan musyawarah, cari jalan tengah yang paling maslahah, bukan (masalah) menang atau kalah,” kata Abdul Mu’ti.
Dia juga meminta semua pihak menenangkan diri agar masalah tidak semakin liar dan tidak terkendali.
Abdul Mu’ti mengatakan perlu adanya kejelasan dalam masalah tersebut, apalagi menjelang Pemilu 2024 dan tahun politik yang menentukan masa depan bangsa.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"