KONTEKS.CO.ID – Strategi Institute menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah memberikan teladan politik buruk bagi konstituennya. Teladan politik buruk bagi konstituten PSI yakni generasi milenial dan generasi Z, menurut Strategi Institute, adalah terkait pemilihan Kaesang Pangarep sebagai Ketua umum PSI.
Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI pada acara Kopdarnas yang berlangsung di Djakarta Theatre 25 September 2023. Kaesang sendiri sah menjadi kader PSI pada 23 September 2023. Wakil Ketua Umum Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengumumkan langsung penetapan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Kmum PSI.
Menurut Direktur Eksekutif Strategi Institute Mahendra Dandhi Uttunggadewa, menghadapi Pemilu 2024 yang tinggal hitungan bulan, proses fast track Kaesang di PSI adalah sebuah anomali politik. Sebab, putra bungsu Presiden Jokowi ini tidak hanya butuh waktu dua hari untuk sampai di pucuk pimpinan partai, tetapi juga menabrak AD/ART partai itu sendiri.
“PSI sudah menabrak semua Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sudah mereka tetapkan sendiri,” ujar Mahendra dalam siaran pers kepada Konteks, Senin 25 September 2023.
Dalam Pasal 13 Anggaran Dasar (AD) PSI, partai itu mempunyai empat jenjang kaderisasi. Pertama, kader tunas yaitu anggota yang belum mengikuti pengkaderan. Selanjutnya, kader dasar yakni anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan oleh PImpinan Daerah atau Pimpinan Cabang atau Organisasi Sayap Partai.
Jenjang ketiga, kader madya, yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan oleh Pimpinan wilayah. Sedangkan jenjang terakhir adalah kader paripurna, yaitu anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Pimpinan Pusat.
Selain itu, ujar Mahendra, salah satu poin di Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga (ART) PSI jelas menyebutkan bahwa syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat adalah kader paripurna sesuai Keputusan Dewan Pembina PSI.
“Dari beberapa pasal AD/ART tersebut, bisa terlihat bagaimana Kaesang memiliki keajaiban dan kemukjizatan sehingga tiba-tiba muncul menjadi ketua umum tanpa harus melewati jenjang perkaderan partai,” papar Mahendra.
Wajar PSI Uring-uringan
Di bagian lain, Strategi Institute menilai penyebab PSI uring-uringan kepada Megawati seiring terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI. Selama ini PSI kerap uring-uringan dengan penyebutan Jokowi sebagai petugas partai oleh Megawati.
“Bagi PSI, tentu saja Kaesang bukan hanya sekadar petugas partai. Apa lagi Giring Ganesha Djumaryo jelas-jelas menyatakan secara terbuka di hadapan awak media, “Karena gua udah tua. Jadi sudah saatnya mengembalikan partai ini ke tangan pemilik aslinya…,” ujar Mahendra.
Mahendra mengaku mahfum bahwa sebagai pemilik PSI, semua aturan main di AD/ART tidak berlaku bagi Kaesang.
“Jika Kaesang diilustrasikan sebagai Direktur Utama PSI, maka Jokowi adalah Komisaris Utamanya. Ini yang paling bisa menjelaskan mengapa PSI uring-uringan dengan penyebutan Jokowi sebagai ‘Petugas Partai’ oleh Megawati,” pungkasnya.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"