KONTEKS.CO.ID – Privilege keluarga Presiden Jokowi ada dalam berita ini. Perasaan sedih dan kecewa tengah melanda PDIP atas kondisi politik terakhir di Tanah Air.
Bagaimana tidak, setelah memberikan keistimewaan (privilege) kepada keluarganya, kini Presiden Jokowi justru meninggalkan partai tersebut.
“PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan Rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini,” kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan resminya, Minggu 29 Oktober 2023.
Ketika DPP PDIP bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai terbawah, klaim Hasto, banyak yang tidak percaya Presiden Jokowi telah meninggalkan mereka. Padahal partai telah memberikan privilege kepada keluarga Presiden Jokowi.
“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan konstitusi.
“Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” tambahnya.
Privilege Keluarga Presiden Jokowi dan Kekecewaan Kader PDIP
Hasto menambahkan, seluruh simpatisan, anggota dan kader PDIP merasa lelah mereka belum selesai setelah berturut-turut bekerja dari 5 pilkada dan 2 pilpres untuk keluarga Presiden Jokowi.
“Itu wujud rasa sayang kami. Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang tersampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lainnya, beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan,” paparnya.
PDIP, sambung dia, percaya Indonesia adalah negeri di mana rakyatnya bertakwa kepada Tuhan. “Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat di kedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia,” katanya.
“Kesemuanya terpadukan dengan rekayasa hukum di MK,” ucapnya lagi.
PDIP pun berharap awan gelap demokrasi ini segera berlalu. “Kami berharap rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu,” pungkasnya. ***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"