KONTEKS.CO.ID – Wakil Menteri Desa Prof Paiman Raharjo mengancam akan mengadukan Strategi.id ke Dewan Pers. Ini merupakan buntut dari viralnya video saat Paiman memberikan pengarahan dalam rapat pemenangan pasangan Prabowo-Gibran.
Ancaman Paiman melalui Whatsapp ini diperlihatkan oleh Pemimpin Redaksi Strategi.id, Antonius Danar kepada Konteks. Sebelum mengeluarkan ancaman, Wamendes Paiman sempat berkali-kali meminta agar Strategi.id men-take down berita viral tersebut dengan janji akan ‘memperhatikan’ media tersebut.
Menurut Antonius, ketika video itu beredar, dirinya melakukan konfirmasi ke Wamendes Paiman Rarardjo pada Senin 30 Oktober 2023 pagi.
Paiman Raharjo dalam video yang beredar terlihat tengah berada di ruangan bersama sejumlah orang. Dalam video tersebut Wamendes memimpin rapat untuk pemenangan Gibran Rakabuming Raka.
Terdengar Paiman menjelaskan soal pembentukan struktur panitia pemenangan Prabowo-Gibran.
Paiman yang mendengar narasi-narasi pemberitaan negatif atas rapat tersebut langsung mengirimkan surat terbuka. Isi surat itu menyatakan bahwa Paiman Raharjo adalah Ketua Umum Sedulur Jokowi (SJ) dan bukan sebagai pejabat negara.
Paiman merasa narasi-narasi tersebut ada diduga karena ingin membunuh citra dirinya. Menurutnya, pertemuan dilaksankan dengan para relawan Sedulur Jokowi pada Minggu 29 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB. Pertemuan digelar di rumah Waketum SJ. Ini merupakan rapat internal DPP Sedulur Jokowi dan merupakan pertemuan rutin yang digelar per tiga bulan sekali.
Peneliti Ormit Political Consulting Ivan Ahmad Panusunan menyebut Paiman melanggar perintah presiden agar aparat negara bersikap netral dalam pilpres 2024.
“Sudah jelas itu bentuk dukungan dan tidak mematuhi instruksi kepala pemerintahan. Mau bagaimana kalau penyelenggara sikapnya seperti ini,” katanya pada Selasa, 31 Oktober 2023.
Seharusnya sebagai pelaksana kementerian yang mengurusi urusan desa, paiman fokus ke soal kesejahteraan desa. “Atau beliau merasa semua desa sudah merata kesejahteraannya?” ujar Ivan.
Padahal pendamping desa selama ini berusaha keras untuk netral dan mendukung tujuan negara untuk memakmurkan desa. “Ini justru dinodai oleh wakil menteri desa. Ironi,” katanya.
Pengurus Perhimpunan Aktivis 98 Agung Wibowo mengatakan hal tersebut merupakan tindakan yang tidak patut dan tidak beretika.
“Jelas ini indikasi ketidak-netralan negara terhadap pesta demokrasi 2024, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Hal ini bisa terjadi karena kekuasaan berlindung atas nama demokrasi dan konstitusi, sehingga apa pun bentuknya yang penting menang tanpa melihat kaidah demokrasi yang sesungguhnya,” katanya.***
Simak breaking news dan berita pilihan Konteks langsung dari ponselmu. Konteks.co.id WhatsApp Channel
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di:
"Google News"